Harga Beras Diprediksi Terus Naik di 2025, Ini Biang Keroknya
Kedua, menurutnya, pemerintah harus hati-hati dalam menafsirkan sinyal harga. Kenaikan harga yang terjadi seharusnya tidak serta-merta menjadi alasan untuk menyalahkan sistem distribusi atau pelaku pasar. Prinsip ketiga, Dwi menyoroti perlunya menghentikan intervensi terhadap lembaga penyimpanan cadangan pangan seperti Bulog.
"Kalau di luar negeri, lembaga yang menyimpan cadangan pangan pemerintah itu seharusnya bebas intervensi dari pihak manapun. Jadi dalam hal ini Bulog di Indonesia, harus bebas intervensi. Bulog bisa menyelenggarakan in - out dengan baik, sekarang Bulog mengahadapi persoalan besar dalam stok. Karena terlalu banyak pihak yang mencampuri urusan Bulog," ujarnya.
Terakhir, dia mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya hanya menguasai sekitar 10% dari total produksi beras nasional. Menurutnya, saat ini pemerintah memaksakan untuk menyerap lebih banyak, bahkan sampai melampaui jumlah tersebut. Dia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan sektor swasta menjadi krusial dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.
"Pemerintah itu hanya menguasai produksi maksimum 10%. Kalau saat ini dipaksakan menyerap 3 juta ton produksi kan lebih dari 10%, sehingga 90 persen lebih barang ada di luar pemerintah. Pada situasi seperti itu dalam golden rule tata kelola pangan maka menjadi suatu kewajiban harmonisasi antara pemerintah dan swasta harus diluruskan, saling curiga dan konflik antara pemerintah dan swasta harus betul-betul dikurangi dalam kondisi seperti sekarang ini. Supaya tata kelola pangan ini menjadi membaik," pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
