Asuransi Pertanian Bisa Mitigasi Risiko yang Dihadapi Petani?
JAKARTA - Perubahan iklim merupakan tantangan global yang semakin mendesak dengan dampak luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat, terutama sektor pertanian.
Di Indonesia, dampak perubahan iklim terlihat jelas dari data BPS yang menunjukkan penurunan produksi padi sebesar 1,55% dari 53,98 juta ton di 2023 menjadi 53,14 juta ton di 2024.
Dampak ini secara langsung memengaruhi kesejahteraan petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan lndonesia.
Maka itu dibutuhkan upaya mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi. Salah satu solusi strategis adalah pengembangan asuransi pertanian sebagai instrumen pelindungan finansial bagi petani.
Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto menyebutkan asuransi pertanian merupakan solusi penting untuk memitigasi risiko yang dihadapi petani, seperti menjaga arus kas dan mempercepat pemulihan pascabencana.
Namun, skema asuransi konvensional yang selama ini diterapkan berbasis indemnity, sehingga memerlukan verifikasi kerugian di lapangan proses yang cenderung lambat, mahal, dan rawan moral hazard.
“Jadi pembaruan konsep produk asuransi pertanian ini agar sesuai dengan keadaan dan adaptif terhadap pola risiko yang berubah atas perubahan iklim. Seperti skema asuransi pertanian berbasis indeks atau parametrik yang memungkinkan pembayaran otomatis berbasis data,” ujar Budhi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/10/2025).
Tidak seperti asuransi konvensional berbasis indemnity yang membutuhkan verifikasi langsung di lahan sebelum klaim dibayarkan, asuransi pertanian berbasis parametric memungkinkan pembayaran klaim secara otomatis berdasarkan indikator tertentu seperti curah hujan yang berada di bawah ambang batas atau hasil panen yang tidak mencapai standar.
Dengan mekanisme ini, proses klaim menjadi lebih cepat, efisien, dan dapat mencakup wilayah yang lebih luas.
“Skema ini juga menghilangkan kebutuhan verifikasi per individu petani, sehingga proses pencairan klaim menjadi lebih cepat dan biaya administrasi dapat ditekan. Meski demikian, skema ini tetap mengandung risiko yang perlu dikelola melalui perancangan indeks yang tepat serta penggunaan data berkualitas tinggi,” tambahnya.
Melalui implementasi sistem berbasis teknologi, dengan inovasi mencakup penyederhanaan dan digitalisasi proses, pengembangan model hybrid atau parametrik, peningkatan literasi dan edukasi petani, optimalisasi kemitraan distribusi, serta integrasi dengan program Pemerintah dan Swasta.
“Harapannya, skema ko-asuransi pertanian berbasis teknologi ini diharapkan dapat mendukung visi pemerintahan Kabinet Merah Putih yang tercantum dalam Misi Asta Cita serta program-program prioritas lainnya,” tutupnya.
(Taufik Fajar)
