JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai kegiatan statistik besar yang akan menggambarkan kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh. Persiapan mulai memasuki tahap akhir.
Pada sensus kali ini, BPS melakukan terobosan krusial dengan menggabungkan pendataan lapangan SE2026 dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), basis data sosial ekonomi satu-satunya yang digunakan pemerintah untuk berbagai program bantuan dan perlindungan sosial. Integrasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas data sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan di lapangan.
Sensus Ekonomi, yang rutin dilaksanakan sepuluh tahunan, bertujuan mencatat seluruh aktivitas ekonomi non-pertanian di Indonesia. Melalui SE2026, BPS menargetkan pendataan menyeluruh pelaku usaha dari skala mikro, menengah, hingga besar, termasuk usaha berbasis digital yang berkembang pesat. Informasi ini dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, kebijakan investasi, dan penguatan UMKM. Di tengah dinamika ekonomi yang berubah cepat, keberadaan data yang terus diperbarui menjadi sangat penting, sehingga penggabungan SE2026 dengan pembaruan DTSEN menawarkan cara yang lebih relevan untuk menjaga kualitas data tetap mutakhir.
DTSEN sendiri merupakan data tunggal sosial ekonomi yang memuat informasi rinci mengenai rumah tangga dan individu di Indonesia. Data ini menjadi rujukan utama bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial, subsidi, serta program pengentasan kemiskinan. Dengan memutakhirkan DTSEN bersamaan dengan SE2026, dua kebutuhan data nasional yang besar dapat dipenuhi dalam satu proses secara bersamaan. Petugas di lapangan tidak hanya mencatat aktivitas usaha, tetapi juga memperbarui informasi sosial ekonomi yang relevan, sehingga kedua basis data ini saling memperkaya satu sama lain. Pada saat yang bersamaan, keberadaan DTSEN membantu petugas mengidentifikasi rumah tangga dan pelaku usaha dengan lebih tepat, menjadikan sensus lebih efisien.