JAKARTA – Pemerintah mempertimbangkan kebijakan pajak tambahan untuk produk asal China yang membanjiri platform e-commerce, sebagai upaya melindungi pelaku usaha lokal. Langkah ini ditujukan agar UMKM Indonesia dapat lebih bersaing di pasar daring yang saat ini didominasi barang impor murah, sekaligus menjaga keberlangsungan pedagang offline maupun online domestik.
Wacana ini menguat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan interaksi langsung melalui siaran TikTok beberapa waktu lalu.
Pemerintah membuka peluang untuk menerapkan kebijakan pajak tambahan terhadap produk-produk asal China yang membanjiri platform e-commerce seperti Tokopedia hingga TikTok Shop. Langkah ini dipertimbangkan guna merespons keluhan pelaku usaha dalam negeri yang kian terhimpit oleh dominasi barang impor murah.
"Saya tampung usul Anda, saya pikirin nanti," pungkasnya.
Banyak warganet melaporkan bahwa ekosistem marketplace saat ini tidak lagi didominasi oleh pelaku usaha lokal, melainkan oleh entitas asing yang mengancam keberlangsungan pedagang offline maupun online domestik.
"Ada masukan juga yang menarik sih. Kita sudah curiga cuma itu kan konfirmasi lebih lanjut, bahwa perdagangan yang offline itu terganggu oleh perdagangan online. Yang saya pikir tadinya online sebagian besar kan orang Indonesia juga. Rupanya banyak juga yang dikuasai bukan orang Indonesia," ujar Purbaya.
Pemerintah tengah merumuskan strategi yang lebih taktis untuk memastikan bahwa transisi ke ekonomi digital tetap memberikan ruang hidup bagi pengusaha Indonesia. Purbaya menekankan bahwa jika pasar beralih ke sistem daring, seharusnya pelaku usaha lokal yang merajai ekosistem tersebut.
"Jadi kita akan pikirkan langkah yang lebih taktis nanti supaya yang offline bisa hidup. Tapi kalau misalnya kita switch ke online juga harusnya yang Indonesia yang hidup. Nanti kita pikirin," imbuhnya.
Salah satu alasan di balik murahnya harga produk China adalah dugaan adanya subsidi atau tunjangan ekspor dari pemerintah setempat sebesar 15 persen. Hal ini menciptakan ketidakadilan harga (price disadvantage) bagi produk buatan Indonesia yang harus bersaing di pasar yang sama.
"Kalau barang dari China bersaing dengan barang dari sini secara langsung, kita at cost disadvantage atau at price disadvantage. Kenapa? Saya dengar kalau orang China ekspor itu dapat 15 persen tunjangan dari pemerintahnya. Betul atau tidak untuk barang-barang di sini akan saya double check. Tapi di luar ada yang bilang seperti itu," beber Purbaya.
Purbaya mengakui bahwa pesatnya digitalisasi saat ini menjadi pintu masuk bagi raksasa teknologi China untuk melakukan ekspansi pasar langsung ke konsumen Indonesia. Ia menekankan pentingnya kehadiran kompetitor lokal yang tangguh untuk menjaga kedaulatan ekonomi digital.
"Boleh dibilang, digitalisasi kalau seperti itu sepertinya memberikan pasar ke China langsung. Saya lagi mikirin, ada nggak perusahaan domestik yang bisa dihidupkan lagi untuk menjadi kompetisi dari dominasi China, bahkan di pasar domestik ini, di marketplace-nya itu," jelasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.