Kawal Restrukturisasi BUMN, Kanwil DJP Bidik Pajak Rp806 Triliun
“Kantor ini adalah rumah kita bersama. Jika ada yang baik, itu milik kita; jika ada yang kurang, sampaikan agar kami perbaiki,” ujarnya.
Dasto mengatakan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun ini mengemban amanah sebesar 34,4 persen dari target penerimaan pajak nasional atau sekitar Rp806 triliun.
Namun, ia menegaskan pihaknya tidak akan mengejar target secara buta. Menurut dia, DJP lebih mengedepankan pendekatan cooperative compliance dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Jika tingkat kepatuhan Bapak/Ibu berada di kuadran kanan (tinggi), kami tidak perlu setiap tahun menguji melalui pemeriksaan. Mari kita bangun sinergi yang ‘ngeklik’ melalui transparansi data,” tuturnya.
Materi diskusi disampaikan oleh Fungsional Penyuluh Kanwil LTO Eko Arianto dan Krisna Setyawan, dengan Arif Yunianto sebagai moderator.
Eko menjelaskan pergeseran pendekatan perpajakan menuju TCF dan cooperative compliance melalui konsep Nash Equilibrium. Menurutnya, pendekatan tersebut mendorong DJP dan wajib pajak untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan melalui layanan, kepastian, dan transparansi.
“Melalui teori Nash Equilibrium, kita belajar bahwa jika DJP bertindak sebagai ‘Gunting’ (audit agresif) dan WP sebagai ‘Batu’ (perlawanan/penghindaran), maka hasilnya adalah inefisiensi bagi keduanya. Namun, jika keduanya memilih ‘Kertas’ (DJP memberikan layanan/kepastian dan WP memberikan transparansi), maka tercipta titik keseimbangan yang paling menguntungkan. Inilah dasar dari Tax Control Framework,” jelasnya.
