Wajib Sertifikasi Halal Oktober 2026, Begini Respons Pengusaha
Oleh sebab itu, Titi mewanti-wanti agar kewajiban sertifikasi ini dimanfaatkan sebagai keunggulan kompetitif untuk memoles mutu, mempertebal kepercayaan konsumen, menjamin keterlacakan, serta mengangkat pamor produk lokal.
“Kalau Indonesia hanya bergantung pada kewajiban, sayang peluang itu akan menjadi market bagi negara lain. Jadi kita perlu bersama-sama melihat ini sebagai peluang,” tegasnya.
Kadin Indonesia sendiri terus memacu penguatan pilar ekonomi syariah melalui beragam inisiatif, termasuk mematangkan rantai pasok halal dan rantai nilai menyeluruh. Upaya ini dieksekusi lewat sinergi intensif bersama 38 Kadin provinsi di seluruh pelosok negeri yang menjadi motor penting pembangunan ekosistem halal terpadu.
“Kami akan memperkuat rantai pasok dan membuat halal hub mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Dengan adanya halal hub bersama Kadin daerah dan para pelaku usaha, ini akan mendorong penguatan rantai pasok dan positioning Indonesia dalam ekonomi syariah dunia,” jelas Titi.
Selain merintis jejaring halal hub, Kadin Indonesia menggulirkan program Kadin Halal Trainer guna mendongkrak kapasitas sumber daya manusia di sektor ini. Pelatihan tersebut tidak sekadar mendampingi pelaku usaha mengantongi dokumen sertifikasi, melainkan mencetak talenta yang menguasai ekosistem industri halal agar entitas bisnis mampu meningkatkan skala operasional dari pasar lokal menuju pentas ekspor.
“Bagaimana penguatan yang ada untuk para pelaku usaha yang tadinya baru menguasai pasar domestik, kami dorong untuk bisa juga ekspansi ke pasar global,” katanya.
Titi menambahkan, Kadin Indonesia juga giat memperlebar sayap kemitraan lintas negara lewat jalur bilateral, forum temu bisnis, dan diplomasi perdagangan guna mengamankan peran sentral Indonesia dalam rantai pasok halal dunia.
