Wajib Sertifikasi Halal Oktober 2026, Begini Respons Pengusaha
Langkah ini berpijak pada sederet keunggulan komparatif nasional, mulai dari kelimpahan komoditas sumber daya alam, demografi Muslim yang masif, hingga potensi manufaktur dan daya beli domestik yang sangat luas.
Lebih jauh, Titi menggarisbawahi pergeseran makna halal modern yang kini telah melampaui formalitas sertifikat, di mana konsep ini kian lekat dengan standar mutu, aspek kesehatan, higienitas, keberlanjutan lingkungan, integritas proses, hingga loyalitas konsumen.
Sebagai perbandingan, ia mencontohkan Brasil yang sukses mendominasi ekspor daging ayam dunia meski bukan negara berpenduduk mayoritas Muslim, berkat kesiapan mereka mematuhi standar halal global. Bukti ini menegaskan bahwa ekonomi halal kini menjadi pasar universal tanpa sekat teritorial.
Sehingga, Indonesia didesak memperkuat lini industri strategis mulai dari makanan dan minuman, kosmetika, farmasi, perdagangan ekspor-impor, hingga perbankan dan keuangan syariah.
“Kita tidak hanya berbicara tentang produk yang mendapatkan sertifikasi, tetapi bagaimana kekuatan sustainability-nya, bagaimana traceability-nya, governance-nya, dan building trust-nya,” katanya.
Aspek lain yang menjadi catatan kritis adalah penguatan tata kelola ekonomi halal nasional, mengingat posisi Indonesia pada indikator halal governance global masih bertengger di peringkat ke-16.
Pembenahan tata kelola ini menuntut aksi padu antara pemerintah, otoritas regulator, Kadin, dan pelaku industri agar setiap legalitas halal sanggup memberi nilai tambah nyata bagi neraca ekonomi negara.
