Demutualisasi BEI, Danantara Bidik Saham 5 hingga 10 Persen
JAKARTA - Danantara memastikan rencana porsi kepemilikan saham dalam skema demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan berada di kisaran 5 hingga 10 persen. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat likuiditas dan mempercepat agenda pendalaman pasar modal nasional.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan payung hukum yang membuka gerbang perubahan struktur kepemilikan BEI dari wadah berbasis keanggotaan menjadi entitas perseroan yang lebih independen.
Merespons regulasi tersebut, manajemen Danantara mulai mematangkan kalkulasi porsi masuknya modal negara ke otoritas bursa.
"POJK-nya sudah keluar dan kami di Danantara porsinya lagi dibicarakan, mungkin antara 5 sampai 10 persen. Yang paling penting adalah perubahan untuk deepening bursa kita ke depan," ujar CEO Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek menjadi landasan yuridis pelaksanaan demutualisasi tersebut.
Beleid turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Nomor 4 Tahun 2023 ini secara prinsip memisahkan hak kepemilikan saham dengan hak keanggotaan perdagangan efek yang selama ini dimonopoli oleh perusahaan sekuritas atau Anggota Bursa (AB).
Dalam POJK anyar tersebut, regulator pada dasarnya membatasi kepemilikan saham tunggal maksimal sebesar 5 persen guna mencegah dominasi sepihak. Kendati demikian, aturan tersebut tetap memberikan ruang pengecualian bagi pemegang saham strategis atau lembaga pemerintah untuk mengoleksi porsi yang lebih besar dengan persetujuan OJK.
