Kedua adalah penetapan status kualitas lancar bagi kredit yang direstrukturisasi, baik pembiayaan yang disalurkan sebelum maupun sesudah debitur terdampak bencana.
Terakhir, pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak tanpa menerapkan one obligor concept, sehingga kualitas pinjaman baru dinilai secara terpisah.
Seluruh tata cara pelaksanaan restrukturisasi ini mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022. OJK menegaskan bahwa penetapan perlakuan khusus ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana terhadap stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus memberikan ruang pemulihan usaha bagi masyarakat terdampak.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.