Cadangan BBM RI Jauh dari Standar Dunia, Pemerintah Diminta Waspada
JAKARTA - Cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia dinilai masih jauh dari standar internasional untuk menghadapi krisis energi. Saat ini, cadangan operasional energi yang dimiliki PT Pertamina (Persero) hanya berkisar 20-25 hari kebutuhan domestik, jauh di bawah acuan 90 hari cadangan minyak darurat yang diterapkan negara-negara anggota International Energy Agency (IEA).
Kondisi tersebut dinilai membuat ketahanan energi Indonesia rentan menghadapi gangguan pasokan global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik di Timur Tengah.
Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategic, Intan Salsabila Firman, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan diversifikasi impor, subsidi, dan intervensi harga untuk menjaga stabilitas energi nasional. Menurutnya, langkah-langkah tersebut hanya memberikan perlindungan sementara apabila gangguan pasokan berlangsung berkepanjangan.
"Berbagai respons tersebut menunjukkan bahwa tekanan energi akibat konflik Timur Tengah tidak hanya dihadapi Indonesia. Bahkan, negara-negara dengan cadangan minyak yang besar tetap perlu mengambil langkah mitigasi untuk menjaga pasokan domestik," kata Intan dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Dia menjelaskan, sejumlah negara Asia seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan telah mengambil berbagai langkah untuk mengamankan pasokan energi. Mulai dari penguatan cadangan minyak, intervensi harga, pemberian subsidi hingga diversifikasi impor.
Jepang, misalnya, memiliki cadangan minyak setara sekitar 254 hari kebutuhan domestik yang mencakup cadangan komersial dan cadangan strategis pemerintah. Sementara itu, Filipina bahkan menetapkan status darurat energi nasional karena sekitar 98 persen impor minyak mentahnya berasal dari Timur Tengah.
Menurut Intan, pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa cadangan energi menjadi instrumen penting untuk menghadapi krisis. Sebab, semakin lama gangguan pasokan berlangsung, semakin besar pula tekanan terhadap kemampuan fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi.
Di Indonesia, tekanan tersebut terlihat dari realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga September 2026 yang meningkat sekitar 54,1 persen secara tahunan, dari Rp244,6 triliun menjadi Rp376,8 triliun.
Peningkatan itu turut dipengaruhi pertumbuhan volume konsumsi BBM bersubsidi sebesar 9,1 persen dan LPG 3 kilogram sebesar 2,25 persen.
"Subsidi dan kompensasi energi membantu menjaga daya beli masyarakat, tetapi sekaligus meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara," ujarnya.
Intan menilai, pemerintah perlu segera mempercepat pembentukan Cadangan Penyangga Energi (CPE) untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Berbeda dengan cadangan operasional yang digunakan untuk menjaga kelancaran distribusi sehari-hari, CPE merupakan cadangan energi yang disimpan secara nasional untuk memenuhi kebutuhan ketika terjadi gangguan pasokan.
Dengan keberadaan CPE, pemerintah akan memiliki waktu lebih panjang untuk menstabilkan pasokan domestik, mengamankan sumber impor alternatif, serta mengantisipasi kepanikan masyarakat yang dapat memicu penimbunan maupun kelangkaan BBM.
Rencana pembentukan CPE sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024. Regulasi tersebut menetapkan target cadangan hingga 2035, yakni 9,64 juta barel bensin, 10,17 juta barel minyak bumi, dan 525,78 ribu metrik ton LPG.
Namun, pembentukan CPE membutuhkan investasi besar, baik untuk pengadaan komoditas energi maupun pembangunan fasilitas penyimpanan.
Karena itu, Intan mendorong pemerintah mempercepat evaluasi dan revisi Perpres Nomor 96 Tahun 2024, terutama untuk memperjelas mekanisme pembiayaan yang memungkinkan keterlibatan sektor swasta sebagai pelengkap pendanaan APBN.
Selain memperkuat cadangan, pemerintah juga perlu mengurangi ketergantungan struktural terhadap impor BBM dan LPG melalui pemanfaatan sumber energi domestik.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh yakni mempercepat penerapan biodiesel B50 yang mengandung 50 persen bahan bakar nabati berupa fatty acid methyl ester (FAME) berbasis minyak sawit. Kebijakan ini dinilai dapat menekan kebutuhan impor solar sekaligus mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga minyak dunia.
Selain itu, pengembangan bioetanol E20 yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2028 juga perlu dipercepat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin.
Indonesia juga didorong mengembangkan sustainable aviation fuel (SAF) atau bioavtur berbahan baku minyak jelantah untuk mengurangi kebutuhan impor avtur. Sementara percepatan penggunaan kendaraan listrik dan kompor induksi dapat membantu menekan konsumsi BBM dan LPG impor.
Intan menegaskan, krisis energi global harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk membenahi strategi ketahanan energi nasional. Diversifikasi impor dan subsidi tidak cukup menjadi andalan apabila Indonesia belum memiliki cadangan penyangga yang memadai dan masih bergantung pada bahan bakar impor.
"Krisis energi global menjadi pengingat bahwa kemampuan Indonesia meredam gejolak jangka pendek perlu diikuti dengan penguatan ketahanan energi secara struktural. Diversifikasi impor, subsidi, dan diplomasi energi telah membantu menjaga stabilitas di tengah krisis, tetapi ketahanan energi jangka panjang membutuhkan cadangan penyangga yang memadai serta pengurangan ketergantungan impor melalui pemanfaatan sumber energi domestik," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
