Ia menambahkan, penipuan digital saat ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku di dalam negeri. Modus tersebut juga melibatkan jaringan lintas negara dan terorganisasi sehingga membutuhkan koordinasi serta penanganan bersama antarinstansi.
Friderica menyebut, dalam pertemuan sebelumnya, perwakilan Kamboja juga menyoroti bahwa kejahatan penipuan semacam ini dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan lintas negara (cross-border crime).
"Ini harus kita cermati bersama. Karena itu, koordinasi harus terus diperkuat. OJK juga bersinergi dengan Polri dalam penanganan berbagai modus penipuan atau scam ini," ujarnya.
Selain edukasi kepada masyarakat, OJK juga memperkuat pengawasan di ruang digital melalui koordinasi dengan platform media sosial dan pemerintah. Friderica mengatakan, OJK berkoordinasi dengan Meta untuk menindaklanjuti konten atau akun yang terindikasi digunakan untuk penipuan. OJK juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menurunkan atau memblokir konten dan akses digital yang bermasalah.
"Kami juga berkoordinasi dengan Meta. Kami mempertanyakan mengapa konten-konten seperti ini masih bisa muncul. Kemudian, kami meminta Komdigi untuk melakukan take down. Jadi, ini merupakan kerja bersama. Kami juga melakukan patroli siber setiap hari," kata Friderica.
Ia menambahkan, penipuan berkedok pekerjaan paruh waktu bukan satu-satunya modus yang perlu diwaspadai masyarakat. Pelaku juga memanfaatkan momentum tertentu untuk menawarkan produk atau layanan dengan harga tidak wajar, seperti tiket perjalanan murah menjelang libur Natal dan Tahun Baru.