“Tidak perlu dikhawatirkan karena kalau cash flow tidak mampu, pengusaha punya hak mengajukan penundaan dengan syarat menyerahkan laporan keuangan tiga tahun berturut-turut serta prospek usaha untuk dicek apakah penundaannya diterima atau tidak,” ujarnya.
Meski terbuka opsi penundaan, ia mengingatkan bahwa dunia usaha masih menghadapi tekanan berlapis yang belum selesai, mulai dari fluktuasi harga pokok pangan, energi, gas, logistik, hingga kenaikan suku bunga yang kini menyentuh 6 persen.
Pelemahan nilai tukar rupiah menembus di atas Rp18.000 per dolar AS turut mengganggu psikologi pengusaha lantaran industri masih banyak bergantung pada bahan baku impor.
“Contohnya perajin roti di Jabodetabek sudah mengurangi ukuran karena harga terigu naik cukup tinggi tetapi tetap tidak laku, jadi tolong dimengerti bahwa dunia usaha mampu bertahan saja sudah cukup apalagi ditekan kenaikan UMP,” tutur Sarman.
Seluruh kondisi itu menjadi beban nyata pengusaha sehingga serikat pekerja diharapkan tidak serta-merta menuntut kenaikan UMP tanpa melihat situasi perusahaan saat ini. Bersamaan dengan persoalan upah, Kadin juga menanti sosialisasi serta terbitnya peraturan pemerintah maupun peraturan menteri mengenai rencana kebijakan jaminan pesangon.
“Tolong pemerintah memberi keyakinan bahwa pertama ini jangan tumpang tindih karena sudah ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, serta kedua harus jelas bagaimana pengelolaannya dan lembaga mana yang akan mengelola nanti,” kata Sarman.
Sarman menilai program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berlaku selama ini sejatinya sudah berjalan cukup baik di bawah naungan lembaga-lembaga yang ada. Kadin pun mengusulkan agar pengelolaan skema baru tersebut tidak dipisahkan ke badan tersendiri.
“Kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang mengelola selama ini, kenapa tidak disatukan saja daripada harus ada lagi lembaga-lembaga lain,” urai Sarman.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.