Amankan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Kemenkeu Alokasikan Rp16 Triliun

Di satu sisi, bagi satker yang akan menyelenggarakan pilkada memiliki alokasi anggaran yang luas namun di sisi lain satker yang tidak melaksanakan pilkada anggarannya sangat mepet hanya untuk dana operasional kantor.

Seluruh jajaran KPU di daerah harus bersama-sama dengan KPU RI melakukan sinkronisasi untuk mengetahui kebutuhan anggaran riil di masing-masing provinsi sehingga KPU dapat mengetahui program mana yang akan dijadikan prioritas. Tetap harus ada pola yang perlu diterapkan, misalnya, di satu sisi anggarannya harus ada yang "top down" tetapi juga di sisi lain juga ada anggaran yang polanya "bottom up".

Setelah melakukan sinkronisasi tersebut, KPU perlu menyusun kebijakan, misalnya, untuk mengalihkan 10 persen anggaran dari daerah yang akan melaksanakan pilkada, ke daerah yang pada tahun 2018 tidak melaksanakan pilkada.

Dengan kebijakan itu, KPU berharap kondisi anggaran KPU di tiap-tiap satker dalam ambang sehat dan tidak mengalami ketimpangan yang berarti.

Dengan mengalihkan anggaran sekitar 10 persen dari satker KPU di daerah yang menyelenggarakan pilkada, kepada daerah yang tidak pilkada dapat membantu dana operasional satker KPU di daerah yang tidak menyelenggarakan sehingga tidak kesulitan membuat program kerja.

Selain itu tiap-tiap satker KPU perlu menyusun perencanaan anggaran dengan prinsip cermat dan kehati-hatian, mengingat pada tahun 2018, akan mengelola anggaran yang besar.

Pada tahun 2018 akan banyak anggaran yang berputar di KPU, kurang lebih Rp25 triliun. Dari anggaran untuk pemilu nasional Rp10,9 triliun, untuk pilkada Rp11,8 triliun, ditambah dengan pagu indikatif anggaran rutin 2018 sudah mencapai Rp1,63 triliun. Jadi hampir Rp24 triliun akan berputar di 514 satker KPU.

Langkah yang perlu dilakukan antara lain KPU provinsi perlu memetakan daerah mana saja dari KPU kabupaten/kota yang sulit menyerap anggaran diluar anggaran untuk fasilitasi perselisihan hasil pemilihan (PHP) dan kebutuhan anggaran wajib lainnya.

Dengan pemetaan tersebut, KPU RI dapat mengalokasikan anggaran tersebut dengan baik dan tepat.