BI Keluarkan Aturan Baru Uang Elektronik, Simak Faktanya

3. Kepemilikan asing dibatasi

Onny menambahkan, komposisi kepemilikan saham bagi penerbit non bank harus paling sedikit 51% saham dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia. Asing hanya boleh memiliki saham maksimum 49%. “Ini maksudnya untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri uang elektronik nasional dan mendorong peran pelaku domestik. Sebenarnya kita welcome, tapi ayo tumbuh bersama. Saya kira itu adil, jadi mempersilakan dan mengajak tumbuh bersama,” katanya. 

4. Aturan bank BUKU IV dan non BUKU IV
Onny memaparkan, untuk dana mengendap uang elektronik, BI membagi dua kelompok, yakni uang elektronik diterbitkan bank BUKU IV dan uang elektronik diterbitkan selain oleh bank BUKU IV atau lembaga selain bank. Bagi bank BUKU IV, maksimal 70% dari dana float uang elektronik wajib diinvestasikan di surat berharga atau instrumen keuangan pemerintah ataupun Bank Indonesia dan juga rekening di Bank Indonesia. Sedangkan 30% disimpan di rekening bank tersebut. Untuk uang elektrnik yang diterbitkan bank non-BUKU IV, sebanyak 70% dana mengendap disimpan di instrumen keuangan pemerintah dan BI dan 30% disimpan di giro bank BUKU IV. 

Baca Juga: BI dan Jepang Sepakati Amandemen, Kini Bisa Lakukan Swap Dolar dan Yen

5. Uang elektronik hanya bisa digunakan di Indonesia
Dia mengungkapkan, uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah NKRI hanya bisa ditransaksikan di wilayah NKRI dengan menggunakan kanal pembayaran terhubung dengan gerbang pembayaran nasional. “Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi tersebut, wajib melakukan kerja sama dengan PJSP (penyelenggara jasa sistem pembayaran) berizin, yaitu bank Buku IV,” ungkap dia.

6. Saldo maksimal uang elektronik Rp2 juta

Dalam aturan baru tersebut, juga diatur peningkatan limit uang elektronik. Menurut Onny, peningkatan batas nilai uang elektronik tidak terdaftar dari semula maksimal Rp1 juta menjadi Rp2 juta. Hal itu di lakukan dalam mengakomodasi perkembangan kebutuhan penggunaan uang elektronik tidak terdaftar untuk transaksi pembayaran dengan nilai lebih tinggi dari Rp1 juta dalam satu kali transaksi. 

“Sementara uang elektronik terdaftar maksimal di angka Rp10 juta,” ujarnya. Direktur Riset CRE Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan, tujuan utama pengaturan uang elektronik adalah menjaga keamanan sekaligus mendorong penggunaan nontunai seiring dengan makin beragamnya model bisnis uang elektronik serta tumbuh tingginya nilai transaksi. Ada pun peningkatan batas nilai uang elektronik tak terdaftar dari semula maksimal Rp1 juta menjadi Rp2 juta, menurut dia, lebih ditujukan untuk menyesuaikan tingkat penggunaan uang elektronik yang sudah semakin tinggi.