Alasan dan Tujuan OJK Luncurkan Roadmap BPR-BPRS 2024-2027

JAKARTA – Alasan dan tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS (RP2B) 2024-2027.

OJK sendiri menjelaskan tiga aspek utama tantangan struktural yang dihadapi BPR dan BPRS yang melatarbelakangi peluncuran RP2B 2024-2027.

“Yang pertama, permodalan dan disparitas skala usaha. Jumlah BPR dan BPRS yang banyak dan sebagian besar dikuasai oleh BPR dan BPRS dengan skala besar kecil,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae, Senin (20/5/2024).

“Tantangan yang kedua, tata kelola dan manajemen risiko. Kualitas dan kuantitas pengurus serta industri BPR dan BPRS masih perlu dioptimalkan,” lanjut Dian.

“Yang ketiga dari sisi persaingan usaha, BPR dan BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan lain, khususnya untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menegah UMKM dari hulu sampai hilir,” sambungnya.

Terlebih dengan masifnya perkembangan informasi atau IT, mendorong inovasi produk dan layanan keuangan juga menjadi pesaing yang cukup berat untuk industri BPR dan BPRS.

“Saat ini telah terjadi perubahan pengaturan yang signifikan pada BPR dan BPRS sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” jelas Dian.

Perubahan ini bertujuan untuk merespons kondisi dan tantangan, guna mewujudkan sektor keuangan yang kondusif, inovatif dan stabil.

Undang-Undang P2SK membuka peluang bagi BPR dan BPRS untuk dapat berekspansi seperti mendapatkan permodalan dari bursa efek bagi BPR dan BPRS yang memenuhi kriteria tertentu.

Melalui peraturan tersebut diharapkan BPR dan BPRS dapat berperan lebih luas dalam ekosistem keuangan Indonesia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)