Ibu Kota Pindah ke IKN, BPS Ungkap Data soal Jakarta

Sementara itu, Pengelola Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta Octo Alexandro mengatakan, wawasan tentang indikator capaian Jakarta seperti angka inflasi, perkembangan perekonomian dan ketahanan pangan.

“Kita makin bisa memahami indikator-indikator capaian Jakarta dan mengerti bagaimana membaca data-data ngerti, sehingga nantinya saat membuat evaluasi dan kebijakan lebih tepat sasaran untuk kepentingan Jakarta,” jelasnya.

Sementara, BPS juga mematangkan Satu Data Indonesia sesuai Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data di mana BPS sebagai instansi pembinanya.

Jadi, penghimpunan metadata statistik sektoral ini dilakukan dalam rangka memastikan data-data yang dihasilkan oleh si produsen data, atau BPS selaku pemerintah sektoral ini nantinya bisa dibagi-pakai kan, bisa diartikan secara benar oleh pengguna data.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 25 April 2024.

"Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan," tulisnya.

Jokowi menyatakan penandatanganan dapat dilakukan kapanpun, namun dia menunggu kesiapan dari IKN dari semua aspek.

"Kita melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul betul siap betul. Kalau cuma hanya tanda tangan, tanda tangan gampang. Satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri, kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah," kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (18/9/2024).

(Dani Jumadil Akhir)