Tak Mau Indonesia Tua Sebelum Kaya, Wamenkeu Bidik Ekonomi 6 Persen lalu 8 Persen

BOGOR - Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 sebagai pijakan bertahap menuju capaian 8 persen pada 2029. Target tersebut dipasang untuk memanfaatkan momentum bonus demografi nasional sebelum masa tersebut berakhir.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan, Indonesia saat ini berada pada puncak bonus demografi, ketika proporsi penduduk usia produktif jauh lebih dominan dibandingkan usia nonproduktif. Namun, jendela kesempatan tersebut diperkirakan hanya tersisa sekitar 10 hingga 15 tahun ke depan.

Jika produktivitas dan penciptaan lapangan kerja tidak dipacu sejak sekarang, Indonesia berisiko menanggung beban ketergantungan yang tinggi ketika populasi memasuki fase menua.

“Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya. Jadi, angka 6 persen tahun depan, 8 persen di 2029 ini adalah sebuah visi yang memang harus kita capai di periode yang enggak terlalu lama lagi,” kata Juda dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026).

Juda memperingatkan, apabila laju pertumbuhan ekonomi terus stagnan di kisaran 5 persen, Indonesia terancam terus terjebak dalam perangkap negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

Kunci utama untuk keluar dari jebakan tersebut adalah mendorong produktivitas melalui pembukaan lapangan kerja secara masif bagi generasi muda.

“Jadi, ini memang sebuah tantangan sekaligus visi. Dari sisi fiskal, ruang fiskal harus kita jaga dan tetap prudent. Penerimaan perlu didorong dan belanja lebih berkualitas. Inilah kita memasuki 2027 dengan tantangan yang ada,” ungkap Juda.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Juda memaparkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan difokuskan pada tiga pilar strategis, yakni pertumbuhan, perlindungan, dan transformasi ekonomi.

Upaya mendorong pertumbuhan dilakukan dengan memperkuat daya beli masyarakat, mengakselerasi investasi, serta memacu hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Sementara itu, pilar perlindungan sosial difokuskan pada perlindungan konsumsi masyarakat kelompok menengah ke bawah melalui skema bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, stabilisasi harga pangan dan energi, serta pengendalian inflasi.

Adapun pilar transformasi ekonomi diarahkan pada pergeseran dari ketergantungan terhadap komoditas mentah menuju industri bernilai tambah tinggi.

“Oleh sebab itu, program perlindungan sosial masih ada. Stabilisasi harga pangan, stabilisasi harga energi. Walaupun mungkin bisa dilakukan upaya-upaya lebih targeting ataupun lebih tepat sasaran. Dan juga mengendalikan inflasi untuk melindungi daya beli masyarakat,” ujar Juda.

Transformasi ekonomi tersebut juga mensyaratkan penguatan fondasi pendukung, mencakup kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur fisik, dan reformasi kelembagaan.

“Kita harus mendorong hilirisasi, industrialisasi dari perekonomian kita. Oleh sebab itu, penguatan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur fisik, dan penguatan reformasi institusi, itu harus kita lakukan di tahun depan,” kata Juda.

(Feby Novalius)