Reformasi BEI Perlu Tiru Jepang dan Korea untuk Dongkrak Nilai Emiten

JAKARTA – Pemerintah mendorong reformasi pasar modal Indonesia dengan mengadopsi praktik Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta memperkuat daya tarik pasar modal bagi investor.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, pemerintah telah berkonsultasi dengan pelaku pasar modal untuk membahas perkembangan reformasi bursa dan mengidentifikasi langkah-langkah lanjutan yang perlu dilakukan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Dradjad menyebut pemerintah mendorong tiga fokus utama reformasi pasar modal. Fokus pertama adalah meningkatkan valuasi perusahaan atau valuing up dengan mengacu pada reformasi pasar modal di Jepang dan Korea Selatan.

"Dari Kementerian Perekonomian itu kami mendorong tiga hal. Yang pertama, meniru reformasi yang ada di Jepang maupun di Korea, kita ingin supaya terjadi valuing up, jadi peningkatan nilai dari para emiten kita," kata Dradjad.

Dia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan Jepang untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah memperbaiki tata kelola, khususnya di tingkat direksi. Pemerintah mendorong direksi emiten agar meningkatkan efisiensi penggunaan modal (capital efficiency) sehingga kinerja perusahaan semakin optimal.

Menurut Dradjad, efisiensi penggunaan modal dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Dengan demikian, emiten diharapkan semakin menarik bagi investor.

"Sehingga kalau efisiensi kapitalnya terpenuhi, maka kinerjanya akan makin bagus, maka corporate valuenya, nilai perusahaannya akan naik dan itu akan mendorong investor untuk masuk, ya," jelasnya.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah juga meminta masukan dari pelaku pasar modal terkait kebijakan di sektor ekonomi riil yang dapat mendorong peningkatan nilai emiten. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kebijakan perpajakan, bea masuk, serta pengembangan energi hijau (green energy).

Fokus kedua adalah mempercepat penegakan aturan (enforcement) di pasar modal. Pemerintah ingin memastikan setiap ketentuan dan peraturan perundang-undangan dapat ditindaklanjuti secara cepat apabila ditemukan pelanggaran atau diperlukan keputusan pengawasan.

Dradjad mengatakan, pemerintah menggunakan praktik di sejumlah negara sebagai tolok ukur percepatan penegakan aturan. Di negara-negara tersebut, proses tindak lanjut keputusan dapat berlangsung dalam waktu satu hingga tiga minggu.

"Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Nah, kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat," ujarnya.

Dia menilai pengawasan pasar modal Indonesia sejauh ini telah berjalan. Namun, pemerintah masih melihat perlunya peningkatan komunikasi kepada publik terkait keputusan-keputusan pengawasan agar lebih intensif dan transparan.

Adapun fokus ketiga adalah meningkatkan edukasi dan literasi pasar modal bagi pemegang saham (shareholders) maupun investor. Menurut Dradjad, pemahaman masyarakat terhadap pasar modal dan sektor keuangan masih perlu diperluas agar partisipasi masyarakat semakin meningkat.

Dia menyebut sekitar 15 persen penduduk usia produktif Indonesia telah berpartisipasi di pasar keuangan. Pemerintah berharap angka tersebut terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat memanfaatkan pasar keuangan sebagai sarana investasi.

Lebih lanjut, Dradjad menegaskan bahwa pemerintah kini memandang pasar modal tidak hanya sebagai sarana perusahaan untuk menghimpun pendanaan, tetapi juga sebagai instrumen tabungan dan investasi masyarakat.

Menurutnya, pergerakan pasar modal turut memengaruhi nilai aset masyarakat yang telah berinvestasi di bursa. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap perlindungan kepentingan investor domestik.

"Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita. Karena sudah banyak yang menyimpan investasinya di pasar modal. Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Nah, mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara," pungkasnya.

(Feby Novalius)