Pramono: Jokowi Tak Pernah Targetkan Program Listrik 35 Ribu Mw
Menurut Pramono, kebutuhan listrik tersebut merupakan laporan dari PT PLN (Persero) serta beberapa pejabat terkait yang bertanggung jawab soal kelistrikan. Diakui Pramono, setiap tahunnya kebutuhan listrik akan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, revisi 16 ribu mw yang disampaikan Menko Kemaritiman Rizal Ramli adalah kemampuan pemerintah membangun proyek tersebut dalam lima tahun.
"Ya karena kebutuhan itu kan dari waktu ke waktu akan naik. Saya juga sudah baca rilis pak Rizal, sebenarnya itu lebih kepada kemampuan untuk bisa mencapai dari target itu. Kan seperti pemerintahan sebelumnya juga kan ada target, berapa yang ditarget. Tetapi sekarang ini, agar capaian lebih tinggi dari target memang harus ada perubahan perundang-undangan yang diperlukan," imbuhnya.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Jokowi lanjut Pramono menjelaskan, juga akan menggelar rapat terbatas membahas soal kelistrikan. Salah satu yang dibahas adalah soal kemampuan PLN dan swasta dalam menggarap megaproyek tersebut.
"Ini kan, menyangkut kebutuhan. Kebutuhan itu ada realtivitasnya. Nah, nanti kebutuhannya jadi berapa kita lihat nanti dalam rapat kabinet terdekat. Besok kita akan ratas. Besoknya akan rapat secara khusus, dua hal. Satu masalah deregulasi, dua satu masalah kebutuhan listrik," tukasnya.
(Rizkie Fauzian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
