Image

BI Minta Money Changer Segera Urus Izin Operasi

ant, Jurnalis · Kamis 16 Maret 2017, 13:55 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 03 16 20 1644308 bi-minta-money-changer-segera-urus-izin-operasi-8WkoTENX10.jpg Ilustrasi Bank Indonesia. (Foto: Okezone)

CIREBON - Bank Indonesia menegaskan adanya kewajiban bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) untuk memperoleh izin beroperasi dan paling lambat yaitu tanggal 7 April 2017.

"Setelah berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan, kami Bank Indonesia akan melakukan penertiban dengan didukung oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam operasi penertiban," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indoneisa Cirebon Abdul Majid Ikram di Cirebon, Kamis (16/3/2017).

Majid menuturkan untuk ketentuan perizinan tersebut tercantum dalam PBI No.18/20/PBI/2016 dan SE No.18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), atau sering disebut juga dengan "money changer", merupakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) serta pembelian Cek Pelawat.

KUPVA BB merupakan tempat alternatif selain Bank untuk menukarkan valuta asing. Dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai KUPVA BB, salah satu kewajiban KUPVA BB adalah adanya badan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki WNI.

"Untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara KUPVA BB, pemohon cukup menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang dilampiri dengan dokumen perizinan dan tidak dipungut biaya," tuturnya.

Apabila masih terdapat KUPVA BB yang tidak berizin hingga 7 April 2017, Bank Indonesia akan merekomendasikan penghentian kegiatan usah atau pencabutan izin usaha.

Pengaturan perizinan bagi KUPVA BB menjadi sangat penting untuk memudahkan pengawasan, selain untuk pengembangan industri yang sehat dan efisien.

Fungsi pengaturan dan pengawasan sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya KUPVA BB untuk pencucian uang, sarana kejahatan narkotika, atau pendanaan kejahatan lainnya (extraordinary crime).

"Bagi KUPVA BB sendiri, perizinan KUPVA BB memberikan banyak manfaat antara lain, untuk meningkatkan kredibilitas dengan adanya pencantuman logo KUPVA BB berizin dari Bank Indonesia," katanya lagi.

Dan juga berkurangnya risiko dijadikannya KUPVA BB sebagai sarana kejahatan, meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta terdapatnya berbagai penyuluhan dan pengembangan dari Bank Indonesia yang selanjutnya diharapkan dapat mendukung perluasan usaha.

Berdasarkan pemetaan sementara di wilayah kerja KPw BI Cirebon, ditemukan sekitar 80 KUPVA BB tidak berizin yang tersebar di wilayah Cirebon (kota), Cirebon (kabupaten), Indramayu, Majalengka dan Kuningan.

KUPVA BB tidak berizin dimaksud umumnya tersebar di daerah-daerah yang warganya banyak bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Terkait hal tersebut, para pelaku usaha KUPVA BB tidak berizin diimbau untuk segera mengurus perizinan sebelum 7 April 2017," tambahnya. (kmj)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini