Salah Ambil Kebijakan, Jurang si Kaya dan si Miskin Makin Melebar
JAKARTA - Institute Development of Economics and Finance (Indef) menilai, otonomi daerah yang muncul pasca lengsernya Orde Baru justru menjadi salah satu penyebab ketimpangan dan kesenjangan di Indonesia semakin lebar. Indonesia dinilai salah mengambil lompatan di era otonomi daerah tersebut.
Ekonom Indef Bustanul Arifin menjelaskan, pada dasarnya otonomi daerah dimaksudkan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam membangun daerahnya, yang selama Orba didikte oleh pemerintah pusat. Namun, hal tersebut justru tidak terjadi karena otonomi daerah hanya dijadikan sasaran untuk kekuasaan politik.
"Kita salah mengambil lompatan kebijakan, yang hipotesis awal dengan ada pemda, pelayanan jadi dekat ke rakyat," katanya dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2017 di Jakarta, Rabu (19/7/2017).
(Baca Juga: Sri Mulyani: Turunkan Kemiskinan di Bawah 10%, Butuh Upaya Ekstra!)
Di era otonomi daerah, kata Bustanul, pemerintah pusat memberikan sokongan kepada pemda untuk membangun daerahnya dengan menggelontorkan dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun.
