Image

Catat! Pasca-Mogok JICT, Pelaku Usaha Ingin Nyaman di Pelabuhan

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Kamis 10 Agustus 2017, 20:06 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 08 10 320 1753635 catat-pasca-mogok-jict-pelaku-usaha-ingin-nyaman-di-pelabuhan-DWRo27F2DL.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pasca-aksi mogok Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang mengguncang Pelabuhan Tanjung Priok pekan lalu, pelaku usaha berharap kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Kalau aksi mogok pekerja JICT kemarin berlarut, akan berdampak buruk bagi kelangsungan usaha pelabuhan," tutur Ketua Dewan Pelabuhan Tanjung Priok, Sungkono Ali, di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Padahal, menurut Sungkono, Presiden Jokowi sedang giat membenahi sektor logistik. Termasuk kelancaran arus barang di pelabuhan yang didukung produktivitas bongkar muat.

Baca Juga:

Berikan Surat Peringatan Akibat Mogok Kerja, JICT: Itu Sarana Pembinaan untuk Pekerja!

Parah! Sudah Berhenti Mogok Kerja, Serikat Pekerja JICT Diganjar SP II dan Pemotongan Gaji

Sungkono berharap paska mogok, pelayanan bongkar muat di JICT kembali berangsur normal. Kapal-kapal yang sempat dilayani terminal lain, bisa memilih kembali ke JICT karena produktivitas bongkar muat yang lebih baik.

"Dewan Pelabuhan concern terhadap kenyamanan pelaku usaha di pelabuhan," katanya.

Sementara itu, CEO Hutchison Indonesia Rianti Ang mengklaim bahwa pelayanan pelanggan JICT tidak terganggu karena mogok pekerja.

"Kami sebagai pemilik 49% saham JICT merasa kecewa. Saya percaya manajemen JICT bisa bereskan insiden tersebut lewat peraturan ketenagakerjaan," katanya.

Sehari setelah mogok dihentikan, sekira 500 pekerja mendapatkan Surat Peringatan kedua. Manajemen JICT beralasan, hal tersebut dilakukan sebagai sarana pembinaan.

Kepala Sudinaker Jakarta Utara Dwi Untoro menyayangkan sikap Direksi JICT yang melayangkan surat peringatan massal secara sepihak tersebut.

"SP (Surat Peringatan) 1 yang dilayangkan sepihak okeh Direksi, sudah tidak berlaku saat mogok dihentikan. Sudinaker, Otoritas Pelabuhan dan pengguna jasa sepakat, Serikat Pekerja JICT menghentikan aksi mogok karena kepentingan nasional yang lebih besar," kata Dwi.

Menurut akademisi Ade Armando, kisruh JICT tidak terlepas dari konflik perpanjangan kontrak jilid II. Selain itu, Hasil Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan proses perpanjangan kontrak JICT dilakukan tanpa izin RUPS dan tanpa izin konsesi Pemerintah.

Saham Pelindo II yang disyaratkan mayoritas juga masih belum dapat dipenuhi atau masih 49%. Adapun kerugian negara karena perpanjangan kontrak JICT minimal Rp 4,08 triliun.

"Anak-anak itu (Pekerja JICT) difitnah dan diintimidasi berulang-ulang tapi mereka jalan terus menolak perpanjangan kontrak II JICT," tukas Ade.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini