nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rancang Strategi Pembiayaan Infrastruktur SBSN 2018, Kemenkeu Lakukan Evaluasi

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 22 Desember 2017 13:48 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 22 320 1834460 rancang-strategi-pembiayaan-infrastruktur-sbsn-2018-kemenkeu-lakukan-evaluasi-9M8AoMDck5.jpeg Kementerian Keuangan Foto: Giri /Okezone

JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) menggelar forum kebijakan pembiayaan proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Forum ini diikuti oleh para pejabat dari eselon I dari kementerian dan lembaga pemeriksa SBSN.

Dalam acara, ini juga dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Kesiapan Pelaksanaan Proyek SBSN oleh para Pimpinan Unit Eselon I K/L Pemrakarsa Proyek SBSN TA 2018. Selain itu juga turut dilakukan penyerahan buku Katalog Proyek SBSN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kepada pejabat Eselon l K/L Pemrakarsa Proyek SBSN.

Baca Juga: Sri Mulyani: Uang Negara Adalah Uang Rakyat!

Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Suminto mengatakan, diadakannya forum ini bertujuan untuk mengevaluasi SBSN yang diperuntukan oleh pemerintah. Sehingga pada penggunaan SBSN pada tahun depan bisa lebih optimal.

"Melalui acara ini kita dapat lihat kembali apa yang telah kita laksanakan di tahun anggaran 2017 ambil pelajaran dari kekurangan yang masih ada dan jadi eaemvlwr yaitu tingkatkan kinerja pelaksanan proyek SBSN 2018 dan tahun-tahun selanjutnya," ujarnya dalam acara forum kebijakan pembiayaan proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (22/12/2017).

Suminto melanjutkan jika digelarnya acara ini juga jadi ajang penutupan program pembiayaan proyek infrastruktur melalui tahun anggaran 2017. Sekaligus juga sebagai kicko program pembuatan infrastruktur pada tahun anggaran 2018.

Baca Juga: Sri Mulyani ke PNS Baru Kemenkeu: Kalian Bisa Saya Andalkan?

"Inti acara penutupan program pembiayaan proyek infrastruktur melalui tahun anggaran 2017 dan kick off program pembiayaan infrastruktur tahun anggaran 2018," jelasnya.

Seperti diketahui, Pemerintahan Joko Widodo terus menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hal ini bertujuan untuk membangun konektivitas dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Menurut Suminto dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan alternatif seperti melalu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pasalnya, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur sangat terbatas.

"Kita terus melakukan berbagai macam inovasi melakukan pembangunan yang produktif, meningkatkan kualitas APBN kita dalam rangka dukung pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan rakyat yang semakin baik," jelasnya.

(ulf)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini