Share

Potongan Zakat dari Gaji PNS, Dananya Lari ke Mana?

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 07 Februari 2018 18:45 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 07 320 1856225 potongan-zakat-dari-gaji-pns-dananya-lari-ke-mana-8hyvMdpNSA.jpg Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (Foto: ANT)

JAKARTA - Pemerintah berencana memotong pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim sebesar 2,5% untuk zakat. Dengan cara seperti itu, diharapkan pemanfaatan zakat bisa lebih besar dan maksimal.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, zakat tersebut akan digunakan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat di seluruh Indonesia. Artinya, bukan tidak mungkin dana zakat akan digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur yang tengah masif dilakukan.

"Kami menjelaskan bahwa mereka membelanjakan kemaslahatan itu secara umum bisa jadi infrastruktur juga masuk," ujarnya di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Namun, keputusan tersebut nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pasalnya, Baznas merupakan badan yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola dan menghimpun dana zakat yang berasal dari potongan gaji PNS.

Baca Juga: Gaji PNS Dipotong Zakat Harus Lewat Akad

"Sangat tergantung dari lembaga lembaga itu (Baznas) dalam menerjemahkan untuk kemaslahatan kepentingan orang banyaknya itu seperti apa," jelasnya.

Namun yang pasti, lanjut Lukman, dana tersebut nantinya juga akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan. Seperti membangun pondok pesantren, hingga madrasah.

Selain itu, dana zakat itu juga akan digunakan untuk membangun ekonomi masyarakat. Khususnya kalangan-kalangan menengah kebawah yang masih butuh bantuan dan ukuran tangan. Secara garis besar, dana zakat yang berasal dari potongan gaji PNS juga akan digunakan untuk kepentingan sosial.

"Termasuk juga untuk mereka mereka yang mengalami peristiwa alam yang memerlukan dana-dana dalam mengoptimalisasi. Kami ingin membangun profesionalitas badan badan zakat," jelasnya.

Baca Juga: Menag: PNS yang Keberatan Bayar Zakat Bisa Ajukan Keberatan

"Pokoknya saya bilang ini untuk kemaslahatan umat. Bisa untuk dunia pendidikan membangun madrasah ponpes dan sebagainya. Membangun ekonomi masyarakat kesehatan banyak sekali," tukas Menag Lukman.

Sekadar informasi, pemerintah berencana memotong secara otomatis gaji para pegawai negeri sipil (PNS) muslim untuk pembayaran zakat. Lewat cara ini, uang zakat yang terkumpul nantinya diharapkan akan semakin besar dan pemanfaatannya bisa lebih maksimal.

Aturan sebagai dasar untuk pemotongan saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah, antara lain dengan membuat peraturan presiden (perpres). Dorongan pemotongan zakat khusus untuk PNS ini juga mengemuka dalam Musyawarah Nasional Forum Zakat (FOZ) di Lombok, yang berakhir Sabtu (3/2/2018). Selain dihadiri pengurus Forum Zakat tingkat provinsi, acara tersebut juga diikuti para pimpinan lembaga amil zakat di Indonesia.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menilai pengelolaan zakat nantinya harus independensi dan accountabiliy. Terlebih ketika rencana pemotong secara otomatis gaji 2,5% para Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim untuk pembayaran zakat benar-benar direalisasikan.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, ekonomi syariah itu melalui tiga pilar, yakni upaya peningkatan pengembangan ekonomi, pendalaman pasar keuangan dan sumber pembiayaan syariah dan meningkatkan riset, serta edukasi.

Dalam pengelolaan zakat nantinya, Agus berharap harus mengikuti global best practice. Artinya, harus diatur terkait independensi dan accountability.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim bukan bukan hal baru. Sebab, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari UU itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014. Lalu ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. A

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini