Proyek Infrastruktur Perlu Evaluasi Menyeluruh, Porsi BUMN Bakal Dikurangi?
JAKARTA - Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah serius menangani kasus kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur nasional yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Evaluasi dan pengawasan ketat yang diminta oleh Presiden Joko Widodo hendaknya mendapat perhatian khusus agar tepat sasaran.
“Pekerjaan konstruksi yang terlalu banyak dengan tenggat waktu singkat harus mendapatkan perhatian. Rentetan kecelakaan kerja yang berulang seharusnya tidak perlu terjadi. Berarti ada yang salah selama ini, bisa dari metode kerja yang belum standar dan faktor lain seperti pekerjaan dengan tenggat yang tinggi," ujar Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Yaser Palito kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur kembali terjadi dan mengakibatkan korban luka. Yang terbaru, terjadi di proyek Jalan Tol Layang (elevated) Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang digarap PT Waskita Karya pada Selasa (20/2) pukul 03.00 WIB. Kecelakaan yang menyebabkan tujuh orang luka tersebut, terjadi karena cetakan untuk pengecoran beton atau bekisting pier head terjatuh. Bekisting pierhead adalah cetakan sementara yang digunakan untuk menahan beton kepala pilar (pile cap) selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan.
Musibah tersebut menambah panjang deretan kecelakaan kerja yang proyeknya digarap perusahaan pelat merah pada beberapa bulan terakhir. Peristiwa tersebut juga mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan instruksi agar proyek jalan elevated baik tol, light rail transit (LRT) maupun flyover di seluruh Indonesia dihentikan sementara.
Yaser menilai, proyek-proyek infrastruktur berskala besar sudah terlalu banyak dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apalagi dengan tenggat waktu yang diberikan cukup singkat sehingga memungkinkan terjadinya ‘human error' maupun faktor lain di lapangan.
"Kalau satu BUMN saja menangani proyek besar cukup banyak, sementara dari sisi anggaran juga terkesan dipaksakan bisa saja terjadi efisiensi di situ. Apakah dari SDM (sumber daya manusia)-nya, peralatan dan sebagainya sehingga memengaruhi pekerjaan secara keseluruhan," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah harus bersikap adil terhadap pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dengan memberikan kesempatan sama rata kepada pihak swasta. Dia beralasan, cukup banyak pekerjaan kontruksi berskala nasional yang digarap kelompok Hipmi.
Dia menambahkan bahwa Hipmi telah berjuang menerapkan penanganan proyek kontruksi berskala besar senilai di bawah Rp100 miliar agar tidak digarap oleh perusahaan BUMN dan terbukti cukup berhasil.
“Sekarang yang harus dipikirkan adalah bagaimana kalangan pengusaha swasta bisa bersaing dengan kontraktor besar seperti BUMN sehingga dia bisa naik kelas. Jadi tidak melulu mengandalkan BUMN saja," sebutnya.
