Dengan Kartu Kredit Pemerintah, Tidak Ada Kuintasi Palsu Lagi
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara tegas mengatakan bahwa kartu kredit pemerintah akan membuat transaksi kenegaraan lebih transparan karena pelaksanaannya akuntabel. Penjelasan tersebut merupakan jawaban atas kritikan mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli ke Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kartu kredit pemerintah.
Rizal Ramli meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Dia menduga adanya potensi likuiditas missmatch dalam penggunaan kartu kredit tersebut.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan, seluruh transaksi kartu kredit terekam secara elektronik, dan dapat diverifikasi antar kuitansi dan rincian tagihan.
"Hal ini mengurangi transaksi fiktif atau penggunaan kuitansi palsu," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (27/3/2018).
Baca Juga: Penjelasan Sri Mulyani untuk Rizal Ramli agar Tak Bingung soal Kartu Kredit Pemerintah
