nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Peringkat Kemudahan Berusaha RI Turun, Ini Penjelasan Pemerintah

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 01 November 2018 19:12 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 01 320 1972132 peringkat-kemudahan-berusaha-ri-turun-ini-penjelasan-pemerintah-wtR78yAFzw.jpg Foto: Yohana Okezone

JAKARTA - Kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia 2019 turun dari peringkat 72 ke peringkat 73. Hal tersebut berdasarkan Laporan Doing Business yang dirilis (World Bank/WB) hasil survei di 190 negara.

Meski mengalami penurunan peringkat, dalam laporan tersebut Indonesia meraih skor Distance to Frontier (DTF) kemudahan berusaha Indonesia 67,96, naik 1,42 dibandingkan tahun sebelumnya yang 66.54.

Penilaian ini berdasarkan pada 10 indikator yang diambil sempel dari dua kota besar yakni Jakarta sebesar 78% dan Surabaya 22%.

 Baca Juga: Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Turun 1 Tingkat ke-73

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, dari 10 indikator yang dinilai ada empat bidang yang mengalami skor stagnan dan enam lainnya meningkat.

Empat indikator yang mengalami skornya tetap yakni paying taxes, protecting minority investors, trading across borders, dan enforcing contracts.

Sedangkan enam indikator yang meningkat skornya yakni indikator starting a business, registering property, getting electricity, getting credit, resolving insolvency.

"Jadi pada saat dibandingkan dengan semua negara, kita turun (peringkatnya) karena negara lain itu banyak yang reformasinya (indikator) lebih cepat dari kita," kata dia dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

 Baca Juga: Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Turun Satu Tingkat, Simak Penyebabnya

Dia menjelaskan sebanyak 35 negara lain yang disurvei, termasuk China, India dan Kenya, tercatat menyelenggarakan reformasi yang lebih signifikan.

"Top reformer itu China dan India, kedua negara itu rankingnya lebih rendah dari kita pada tahun lalu, sekarang lebih baik dari kita," jelasnya.

Darmin menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk lebih fokus pada penyelenggaraan program reformasi yang lebih mendasar, tidak hanya sekadar menghasilkan perubahan administratif dan prosedural.

Perubahan ini harus juga mencakup berbagai aspek, baik regulasi, proses bisnis dan sistem layanan, agar membawa perubahan yang lebih signifikan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha.

“Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan upaya perbaikan yang selama empat tahun terakhir ini telah tercatat berhasil meningkatkan kemudahan berusaha yang diukur oleh survei Doing Business,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2015 Indonesia berada pada peringkat 114, naik menjadi peringkat 109 di tahun 2016, lalu menjadi peringkat 91 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 berada di peringkat 72. Kemudian turun menjadi peringkat ke 73 untuk 2019.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini