nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pesan Presiden Jokowi soal Bansos: Jangan Tergesa-gesa

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 21 Januari 2019 09:54 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 21 320 2007137 pesan-presiden-jokowi-soal-bansos-jangan-tergesa-gesa-G3YI2b1B7Z.jpg Presiden Jokowi (Foto: Setkab)

JAKARTA - Pemerintah mengingatkan agar keluarga penerima manfaat (KPM) menggunakan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan ketentuan.

Setidaknya terdapat tiga prioritas penggunaan PKH, yakni pendidikan anak, kesehatan-gizi anak, dan peningkatan perekonomian keluarga.

“Yang paling penting mengambil dana PKH itu diatur. Jangan sampai tergesa-gesa mengambil dan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kemarin.

 Baca Juga: Jokowi Ingin Seluruh Keluarga Miskin Menerima PKH pada 2020

Jokowi mengatakan pendidikan untuk anak memang harus diprioritaskan. Hal inilah yang membuat salah satu komponen besaran PKH adalah keberadaan anak sekolah dalam KPM.

Misalnya saja untuk SD/sederajat Rp900.000, SMP/sederajat Rp1.500.000, SMA/sederajat Rp2.000.000.

“Kepentingan anak-anak kita untuk bersekolah mendapatkan pendidikan itu harus dinomorsatukan. Karena dengan itulah nanti anak-anak kita bisa melebihi kita,” pesan Presiden kepada 1.500 KPM dari Kecamatan Karangpawitan dan Garut Kota.

 Baca Juga: Jokowi Naikkan Dana PKH Dua Kali Lipat di 2019

Dia menambahkan bahwa prioritas lain adalah menjaga kesehatan dan gizi anak Indonesia. Dalam hal ini pemerintah pun menambahkan dua komponen dalam pemberian ban sos PKH, yakni ibu hamil Rp2.400.000 dan anak usia dini v0-6 tahun Rp2.400.000.

“Negara ini membutuhkan anakanak yang pintar, negara ini membutuhkan anak-anak yang cerdas, negara ini membutuhkan anak-anak yang se hat,” ucapnya.

Selain itu Presiden berharap dana bantuan PKH dapat di manfaatkan untuk meningkat kan perekonomian keluarga. Hal ini bisa dilakukan dengan berwirausaha di rumah masing-masing.

“Tadi dipakai misalnya untuk modal jualan kelontong di rumahnya, dipakai untuk jualan nasi uduk di rumahnya. Engga apa karena itu akan lebih lestari dan memberikan manfaat yang rutin kepada keluarga kita,” ujarnya.

 Baca Juga: 2,06 Juta Jiwa Lepas dari Kemiskinan

Jokowi mengatakan, pemerintah terus meningkatkan anggaran untuk PKH. Dia berharap peningkatan ini mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia.

“Negara sekarang ini sedang berperang dengan kesenjangan dan ketimpangan. PKH ini kita harapkan nanti akan mengurangi itu sehingga kita ha rapkan keluarga-keluarga pra sejahtera semakin hari semakin tidak ada karena keluarga sudah bisa mandiri dan anak-anaknya juga sudah sekolah semua,” ujarnya.

Jawa Barat merupakan penerima bantuan PKH terbesar ketiga di Indonesia. Tahun 2018 menerima Rp2,8 triliun yang disalurkan kepada 1.537.418 KPM, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp5,1 triliun.

Bantuan PKH tahap I yang akan disalurkan di Jawa Ba rat mencapai Rp1,9 triliun. Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Agus Gu miwang Kartasasmita mengatakan tahun 2019 alokasi anggaran PKH ditingkatkan menjadi Rp34,4 triliun dari sebelumnya Rp19,2 triliun pada 2018.

Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

“Pendamping mengarahkan KPM agar memanfaatkan bantuan PKH untuk keperluan produktif. Di antaranya meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pembelian pangan yang mendukung peningkatan gizi,” kata Mensos.

Selanjutnya meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak-anak agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Terakhir mengarahkan para KPM mewujudkan kemandirian ekonomi agar tidak tergantung pada bantuan PKH,” jelasnya.

Pihaknya pun terus mendorong KPM PKH agar dapat sejahtera mandiri. Pada tahun 2018 sebanyak 621.789 KPM PKH dinyatakan lulus dari kepesertaan PKH.

“Tahun 2019 menargetkan KPM PKH lulus sebanyak 7,93%. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau Familly Development Session (FDS),” tuturnya.

Agus mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 25,67 juta orang atau 9,66% per September 2018. Angka tersebut menurun bila dibandingkan dengan per Maret 2018 yang sebesar 25,95 juta orang atau 9,82%.

“Kenaikan anggaran bantuan PKH pada 2019 diharap kan dapat kembali menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” katanya. (Dita Angga)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini