Sri Mulyani: Utang Itu Bukan Sesuatu yang Najis

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 23 Januari 2019 20:58 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 23 20 2008542 sri-mulyani-utang-itu-bukan-sesuatu-yang-najis-QlWS6IcfGc.jpg Rakernas Kemenag 2019 (Foto: Yohana/Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kementerian Agama (Kemenag) turut membantu menjelaskan soal utang negara. Menurutnya, saat ini banyak pihak yang tak memahami fungsi instrumen utang dalam pembangunan negara.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) Kemenag tahun 2019. Dalam kesempatan tersebut, dirinya sempat menyinggung persoalan utang negara yang sering menjadi pembahasan hangat.

Dia menyatakan, Kemenag menjadi salah satu kementerian yang mendapat alokasi terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di mana APBN sendiri memiliki instrumen utang di dalamnya.

Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp4.418 Triliun, Menkeu: Kami Tidak Ugal-ugalan

Bendahara Negara menjelaskan, dalam pembangunan Perguruan Tinggi Islam Negeri yakni Institut Agama Islam negeri (IAIN), tentunya menggunakan pendanaan dari APBN. Selain itu, pendanaan juga dilakukan melalui instrumen utang yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Jadi berapa kampus IAIN yang dibangun dengan uang negara? Berapa dengan SBSN? (Semua). Nah itu mestinya dibicarakan, itu kan adalah instrumen utang. Jadi saya mengatakan utang itu bukan sesuatu yang najis," kata dia di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Dia juga menjelaskan soal pengelolaan utang, dengan mengutip salah satu ayat Al-Quran yang pernah dibacakan oleh santri saat peluncuran beasiswa santri di Kemenag, beberapa bulan lalu.

"Waktu luncurkan beasiswa santri saat itu kan ada yang mengaji bagus banget. Ayatnya itu mengatakan mencatatlah utang secara teliti dan hati-hati. Saya mengikuti itu lah," kata dia.

"Kalau saya enggak mengikuti itu, enggak mungkin saya jadi menteri terbaik di dunia," imbuhnya dengan berseloroh.

Baca Juga: Utang Pemerintah Naik Jadi Rp4.418 Triliun pada Desember 2018

Maka menurutnya, mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian bukan hanya soal dirinya mahkluk beragama, melainkan juga prinsip dari pengelolaan keuangan negara.

Dia menyatakan, pengelolaan tersebut terlihat dari realisasi APBN 2018 yang mampu menhimpun penerimaan melampaui target, yakni mencapai Rp1.942,3 triliun atau setara 102,5% dari target. Selain itu defisit APBN tahun lalu juga menurun, jadi sebesar Rp259,9 triliun atau 1,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19% dari PDB.

"Jadi APBN itu alat. Di mana defisit atau surplus itu bagian dari alat untuk kelola ekonomi, itu sistemnya dinamis. Yang penting kita bisa berkelanjutan," ujarnya.

Adapun posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2018 sebesar Rp4.418,30 triliun. Angka ini setara 29,98% dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun masih di dalam batas yang ditetapkan 60% dari PDB.

Bila dibandingkan dengan posisi di tahun lalu, realisasi tersebut mengalami kenaikan. Pada Desember 2017 utang pemerintah tercatat sebanyak Rp3.995,25 triliun.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini