nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengoperasian LRT Jakarta Tinggal Tunggu Keputusan Pemprov DKI

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 03 April 2019 19:11 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 04 03 320 2038665 pengoperasian-lrt-jakarta-tinggal-tunggu-keputusan-pemprov-dki-cXh4cHTorf.jpg Foto: Proyek LRT Jakarta (Okezone)

JAKARTA - PT LRT Jakarta tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk penentuan tanggal pengoperasian secara komersial kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta. Persyaratan untuk pengoperasian pun telah rampung.

Corporate Communication LRT Jakarta Melisa Suciati mengatakan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai kontraktor LRT Jakarta telah menyampaikan laporan kesiapan operasi kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Jakpro telah menyampaikan laporan kesiapan operasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang kemudian menjadi pertimbangan untuk menetapkan tanggal dimulainya operasi komersial LRT Jakarta," katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (3/4/2019).

Baca Juga: Tarif LRT Kelapa Gading-Velodrome Rp5.000

Melisa menjelaskan, pihaknya telah memenuhi sejumlah persyaratan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk kelaikan operasi. Mulai dari karyawan yang telah mengantongi Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM), Standar Operasional Prosedur (SOP) LRT Jakarta, rekomendasi Safety Assesment (Penilaian Keselamatan), serta rekomendasi Teknis Prasarana LRT Jakarta.

"Juga seluruh rangkaian kereta LRT Jakarta telah mendapatkan sertifikasi sarana dari Kemenhub dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi," katanya.

Baca Juga: Mengintip Longspan LRT Jabodebek Terpanjang di Dunia

Pengenaan tarif pun telah ditetapkan sebesar Rp5.000 melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit.

Melisa menyatakan, selama 2 minggu ke depan akan terus dilakukan penyempurnaan sistem LRT. "PT LRT Jakarta akan melakukan simulasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana disyaratkan oleh Pemprov DKI Jakarta," katanya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini