Hari Kesaktian Pancasila, Ini Jurus BKN Agar PNS Bisa Tetap Ikut Upacara

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 31 Mei 2019 15:48 WIB
https: img.okezone.com content 2019 05 31 320 2062538 hari-kesaktian-pancasila-ini-jurus-bkn-agar-pns-bisa-tetap-ikut-upacara-aZ8Vb5BMCw.jpg Foto: Pegawai Negeri Sipil (Okezone)

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan jika Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mengikuti upacara pada esok hari. ASN baru bisa diberikan libur setelah peringatan hari kesaktian Pancasila.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, kewajiban upacara pada 1 Juni 2019 ini sudah diatur dalam Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Dalam keppres tersebut seluruh ASN diwajibkan untuk melakukan upacara hari lahir Pancasila

"Kewajiban upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni sudah diatur dan diwajibkan dalam Keppres 24/2016," ujarnya saat dihubungi Okezone, Jumat (31/5/2019). 

Baca Juga: PNS Bolos Kerja Usai Libur Lebaran, Siap-Siap Terima Sanksi!

Selain itu, lanjut Ridwan, diwajibkannya ASN untuk upacara juga sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi hari kejepit nasional dengan cuti bersama. Asal tahu saja, pada tanggal 30 Juni 2019 sendiri para ASN diberikan libur tanggal merah dalam rangka hari kenaikan Isa Al-Masih.

Kemudian pada hari Jumatnya pada tanggal 31 harus masuk lagi. Jika nantinya Sabtu libur karena akhir pekan, maka hari Jumat akan banyak PNS yang bolos karena hari kejepit.

"Untuk mengatasi "hari kejepit" dengan cuti bersama, Kepala BKN mengeluarkan edaran internal agar PNS BKN mengikuti upacara di manapun berada," jelasnya.

Baca Juga: Libur Lebaran PNS Cuma 3 Hari, 31 Mei Tetap Masuk

Ridwan menambahkan, bagi mereka yang tidak mengikuti upacara maka tunjangan kinerja dari pegawai tersebut akan dipotong. Bahkan khusus BKN sendiri pemotongan tunjangan kinerja akan dipotong sebesar 2%.

Namun besaran potongan tunjangan tidaklah sama bagi masing-masing Kementerian dan Lembaga. Sebab, pemotongan tergantung kepada kebijakan dari masing-masing pimpinan instansinya.

"Bagi mereka yang sudah menerapkan tunjangan kinerja, akan dipotong sesuai mekanisme internal. Jika di BKN, akan dipotong 2%," ujarnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini