nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BKN Susun Strategi Pindahkan PNS ke Ibu Kota Baru

Maghfira Nursyabila, Jurnalis · Selasa 03 September 2019 12:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 03 320 2100026 bkn-susun-strategi-pindahkan-pns-ke-ibu-kota-baru-SAGJVeTBcD.jpg BKN Susun Strategi Pindahkan PNS ke Ibu Kota Baru (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengupas secara komprehensif tentang implikasi rencana ibu kota baru terhadap birokrasi dan perangkatnya.

Hal ini untuk menanggapi berbagai isu yang diangkat soal respons Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap rencana pemindahan ibu kota baru yang dinilai masih bersifat parsial.

 Baca Juga: Sederet Fakta PNS Wajib Pindah ke Ibu Kota Baru, Cek Nomor 2 dan 5

Kepala BKN Bima Haria Wibisana berpendapat bahwa yang perlu didiskusikan tentang rencana pemindahan ini justru soal urgensi dan justifikasi pemindahan, serta bagaimana implikasinya, supaya tidak menjadi spekulasi saja.

"Banyak spekulasi yang beredar soal rencana ini dan yang sebaiknya dilakukan BKN adalah secara proaktif memetakan apa yang bisa disiapkan, identifikasi potensi risiko, dan menyusun strategic planning soal pemindahan ini dari perspektif ASN," kata Bima seperti dilansir situs resmi BKN, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

 Baca Juga: Tugas Negara, PNS Harus Siap Pindah ke Ibu Kota Baru

Kepala Puskalitpeg Achmad Slamet menyampaikan sharing session ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif perihal rencana pemindahan ibu kota dari perspektif birokrasi, khususnya bagi pegawai BKN.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengingatkan seluruh ASN harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia.

"ASN sudah ada kontrak dengan negaranya. Di mana pun tempatnya akan siap. Sudah tertuang di undang-undang dan PP-nya," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.

 Infografis Pemindahan Ibu Kota

Syafruddin menegaskan aparatur sipil negara (ASN) muda di instansi pemerintah pusat wajib pindah ke ibu kota pemerintahan baru di Kalimantan Timur.

“Jadi tentu yang akan menduduki posisi-posisi baru itu tentu ASN yang muda, terutama yang periode perekrutan 2017, 2018 dan sekarang 2019, yang siap mental, berwawasan cukup bagus, kemampuan berpikir profesional cukup bagus. Itu yang akan berpindah,” kata Syafruddin.

 Melihat Lebih Dekat Aktivitas PNS Pemprov DKI Jakarta

Syafruddin menyebutkan jumlah aparat sipil negara (ASN) di instansi pemerintah pusat sekitar 180.000 orang, 30% di antaranya mungkin tidak wajib pindah karena menjelang masa pensiun.

Artinya, Kementerian PANRB memperkirakan ada 126.000 ASN di instansi pusat yang harus berpindah ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kita sudah data, yang berada di kementerian, lembaga dan badan-badan di tingkat pusat itu jumlahnya 180.000-an ASN. Sebagiannya, kira-kira 30%, itu tidak kena karena mereka juga sebagian akan pensiun. Kan paling tidak ada yang kena pensiun tahun ini, tahun depan atau nanti 2021 sampai 2024,” katanya.

 Melihat Lebih Dekat Aktivitas PNS Pemprov DKI Jakarta

Dalam UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP No. 11/2017 tentang Manajamen ASN, tertulis bahwa setiap ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini