nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menko Luhut Minta Tambahan Anggaran Rp79,2 Miliar pada 2020

Senin 09 September 2019 12:40 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 09 320 2102393 menko-luhut-minta-tambahan-anggaran-rp79-2-miliar-pada-2020-VgjtFszUuv.jpeg Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp79,2 miliar dari pagu anggaran Tahun 2020 senilai Rp271,5 miliar menjadi Rp350,7 miliar.

"Kami mengajukan tambahan anggaran Rp79 miliar, dengan berangkat dari pengalaman yang lalu banyak kegiatan yang di luar ekspektasi, karena dinamika yang terjadi di lapangan,” kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat menggelar rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta.

Baca Juga: Pimpinan Rapat DPR Tak Lengkap, Sri Mulyani Batal Dapat Restu Anggaran

Dalam paparannya, Luhut menyampaikan bahwa tambahan anggaran yang diajukan bertujuan untuk mendukung beberapa program yang dinilai bersifat dinamis.

Adapun program tersebut yakni, Program Dukungan Manajemen Teknis Sekretariat Kemenko Kemaritiman sebesar Rp11 miliar yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1 miliar; dan Layanan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, Pengelolaan Kerja Sama, dan Organisasi dan Tata Laksana sebesar Rp10 miliar.

Luhut

Kemudian, Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman sebesar Rp68,2 miliar yang terdiri dari Koordinasi Implementasi Program Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahap II 2020-2024 sebesar Rp2 miliar.

Selanjutnya, Koordinasi Penyelesaian Kasus Montara Ciass Action di Pengadilan Sydney Australia dan Persiapan untuk Gugatan di Pengadilan Dalam Negeri sebesar Rp13,4 miliar, serta Koordinasi Implementasi Kebijakan Program Satu Juta Nelayan Berdaulat sebesar Rp2 miliar.

Baca Juga: Sri Mulyani Naikkan Target Penerimaan Pajak Jadi Rp1.865 Triliun pada 2020

Selain itu, Koordinasi Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim sebesar Rp4 miliar, Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim sebesar Rp11,5 miliar, Koordinasi Delimitasi Zona Maritim sebesar Rp8 miliar, Sekretariat GMG BRI senilai Rp10 miliar, Kendaraan Bermotor Listrik senilai Rp1,5 miliar, serta Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar Rp1 miliar.

Kemudian, Pengendalian Status dan Kualitas Geopark Nasional sebesar Rp4 miliar, Pengendalian Pelaksanaan RAN Sampah Laut senilai Rp4,5 miliar, dan Dukungan Operasional Selretariat Pengarah Citarum sebesar Rp4 miliar.

Selanjutnya yakni Annual Maintainance ArcGIS Desktop Standar License sebesar Rp300 juta dan terakhir Kebijakan Kesehatan Laut Indonesia sebesar Rp2 miliar. Demikian dikutip dari Antaranews, Senin (9/9/2019).

Pimpinan Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng yang memimpin raker mengetuk palu tanda setuju terhadap pengajuan tambahan anggaran tersebut.

“Baik, kalau tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka kami menyetujui tambahan anggaran tersebut,” kata Mekeng.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini