nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Minyak Ilegal Tumpah di Laut, Menko Luhut Panggil KKP hingga TNI

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 04 Oktober 2019 12:13 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 04 320 2112821 minyak-ilegal-tumpah-di-laut-menko-luhut-panggil-kkp-hingga-tni-dcnoL7n2Kh.jpg Penanganan Tumpahan Minyak di Karawang. (Foto: Okezone.com/Dok. Pertamina)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menggelar rapat koordinasi pada hari ini. Adapun yang menjadi pembahasan tentang tumpahan minyak ilegal yang terjadi di perairan Indonesia.

Baca Juga: Pertamina Klaim Sudah Tutup Kebocoran Minyak Karawang

Dalam rapat Luhut mengundang perwakilan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan juga TNI Angkatan Laut.

Ditemui usai rapat,Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, untuk mencegah kejadian tumpahan minyak di perairan Indonesia, pihaknya akan membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengetatan pengawasan di wilayah maritim dalam negeri. Nantinya SOP ini akan tertuang dalam satu aturan yakni Peraturan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Permenko).

Pertamina

"SOP nya kita siapkan dalam bentuk Permenko, multidoor yang terkait termasuk perhubungan, KKP, KLHK. Karena UUD nya udah ada semua," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Baca Juga: Segini Duit Dihabiskan Pertamina untuk Tutup Kebocoran Minyak

Ada beberapa hal yang nantinya akan diatur dalam SOP tersebut. Misalnya dalam hal pengawasan hingga larangannya membuat minyak di laut.

"Kita bikin bagaiamana penyelesaian multidoor untuk penyelesaian masalah pembuangan minyak ini termasuk larangan membuang minyak ini likui jangkar kita atur dalam SOP," ucapnya.

Menurut Brahmantya, rencananya penerapan SOP ini akan dilakukan mulai 1 November 2019 mendatang. Sehingga dengan adanya aturan ini tidak ada lagi kasus tumpahan minyak yang terjadi di perairan dalam negeri.

"Selatnya kan ramai, tapi Alhamdulillah kita komit tanggal 1 November mau jalankan. SOP nya ada 5, sampai ke pengawasannya juga. SOP terkait jangkar segala macam. KKP kan punya citra satelit digabung dengan TNI AL," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini