Kaleidoskop 2019: Perekonomian RI Tidak Terpengaruh Perang Dagang AS-China
"Ini disebabkan karena lifting migas yang rendah, harga minyak mentah juga di bawah asumsi, serta kurs Rupiah yang menguat dibandingkan asumsi. Ini sangat mempengaruhi PPh migas," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, 19 Desember 2019.
Sementara itu, penerimaan dari pajak non migas tercatat mencapai Rp1.083,3 triliun, atau setara 71,7% dari target yang sebesar Rp1.511,4 triliun. Pajak sektor ini tercatat tumbuh 0,6% dari realisasi tahun lalu yang sebesar 1.076,9 triliun.
"Jadi untuk penerimaan pajak dari sektor non migas cukup baik di tengah gempuran pelemahan ekonomi global," imbuhnya.
Baca Juga: Google Didenda Rp24 Triliun karena Blokir Iklan Pesaing
Secara rinci, penerimaan pajak non migas terdiri dari PPh non migas sebesar Rp615,7 triliun atau tumbuh 0,6% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Lalu dari pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp441,2 triliun atau mengalami kontraksi -4,1% pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp20,4 triliun yang tumbuh 8,9%, serta pajak lainnya sebesar Rp6 triliun atau terkontraksi -9,2%.
Kemudian penerimaan perpajakan juga berasal dari bea dan cukai sebesar Rp176,2 triliun hingga akhir November, atau mencapai 84,4 dari target di APBN yang sebesar Rp208,8 triliun. Realisasi ini juga tercatat tumbuh 8,9% dari periode di tahun lalu yang sebesar Rp164,9 triliun.
Sementara itu, penerimaan dari cukai sebesar Rp139,5 triliun, yang tercatat tumbuh 13,1% dari realisasi tahun lalu. Sedangkan dari bea masuk sebesar Rp33,6 triliun yang tumbuh terkontraksi -5% dan bea keluar sebesar Rp3,2 triliun yang pertumbuhannya terkontraksi dalam -48,5%.
"Jadi dari penerimaan bea cukai, mayoritas hanya dari cukai yang tumbuhnya dobel digit, jauh lebih tinggi dari bea masuk dan keluar yang pertumbuhannya terkontraksi," kata Sri Mulyani.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
