Mengenal Hataraki-Kata Kaikaku, Budaya Gila Kerja di Jepang
JAKARTA - Bagi pekerja Jepang, tak mengambil cuti tahunan merupakan sesuatu yang lazim. Bahkan secara data, para pekerja hanya mengambil 52,4% cuti tahunan yang menjadi hak mereka pada 2018.
Budaya kerja Jepang ini pun masuk dalam daftar prioritas agenda Perdana Menteri Shinzo Abe, sebagaimana diwujudkan dalam Undang-Undang Reformasi Budaya Kerja yang diloloskan oleh parlemen pada 2018 dan diterapkan pada April.
Baca Juga: Gila Kerja, Pekerja Jepang Jarang Ambil Cuti Tahunan
UU itu adalah pondasi dari upaya Abe untuk memodernisasi cara bekerja di Jepang yang dikenal dengan istilah hataraki-kata kaikaku. UU tersebut mengamandemen delapan undang-undang pokok tenaga kerja, mulai dari pembatasan jam kerja, fleksibilitas bekerja, hingga kewajiban bagi karyawan untuk mengalokasikan lima hari libur dan pembatasan sisa jumlah cuti sebanyak 10 hari.
Menurut Direktur Divisi Harmonisasi Pekerjaan dan Hidup dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Susumu Oda, pemerintah akan meningkatkan pemakaian cuti hingga 70% pada 2020.
Baca Juga: Kecelakaan Kerja di RI Tercatat 130.923 Kasus, Turun 26,4%
"Sudah ada pengakuan bahwa mengambil cuti kerja penting untuk menyegarkan para karyawan baik mental maupun fisik," ujarnya, dilansir dari BBC News Indonesia, Jumat (17/1/2020).
"Sistem ini sudah diterapkan sejak April, namun kurang dari setahun masih belum jelas apa efeknya. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang memudahkan libur tahunan, poster dan selebaran sudah disiapkan. Kami juga mendorong perusahaan-perusahaan dan para karyawan untuk cuti dari pekerjaan," sambungnnya.
Namun demikian kenyataan mengubah kebiasaan dalam dunia kerja di Jepang tidak semudah itu, apalagi ketika kebiasaan itu sudah sangat tertanam di masyarakat, sebagaimana tercermin dalam kajian perusahaan perjalanan Expedia mengenai cuti tahunan di lingkungan kerja sedunia.
