nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fungsi Sama, Satgas Anti-Pencurian Ikan Bisa Digantikan Ditjen Pengawasan KKP

Jum'at 24 Januari 2020 13:58 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 01 24 320 2157687 fungsi-sama-satgas-anti-pencurian-ikan-bisa-digantikan-ditjen-pengawasan-kkp-rxpMnfFiqF.jpg Ikan (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah disarankan memperkuat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh satgas yang bertugas mengatasi pencurian ikan atau dikenal sebagai Satgas 115 sama dengan dirjen tersebut.

"Selama ini Satgas 115 bisa berjalan mengambil dana dari dana Ditjen PSDKP. Artinya secara kewenangan dipangkas oleh menteri kelautan dan perikanan sebelumnya, dalam rangka percepatan tugas-tugas yang dilakukan oleh satgas," jelasnya seperti dilansir VOA Indonesia, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca Juga: Satgas Anti-Pencurian Ikan Bentukan Susi Pudjiastuti Belum Bubar

Dia menambahkan kinerja Satgas 115 yang sudah cukup baik pada era Susi Pudjiastuti tinggal dilanjutkan kembali oleh Ditjen PSDKP sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan.

Kendati demikian, ia juga menekankan kinerja Satgas 115 yang baik tersebut tidak lepas dari ketegasan menteri Susi Pudjiastuti kala itu. Karena itu, ia berharap menteri kelautan dan perikanan saat ini memiliki ketegasan yang sama dengan pendahulunya.

Baca Juga: Menteri Susi Request ke Presiden Jokowi Satgas 115 Tak Dibubarkan

Satuan Tugas 115 dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015. Satgas ini terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut, TNI AL, Polri, Kejagung yang dipimpin oleh Menteri KKP. Salah satu hal yang dilakukan Satgas 115 yaitu menenggelamkan kapal asing yang tertangkap ketika mencuri ikan di perairan Indonesia. Total ada sekitar 500 kapal asing pencuri ikan yang ditenggelamkan pada era Susi Pudjiastuti hingga Oktober 2019 lalu.

(dni)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini