nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Jadi Upaya Tingkatkan Kualitas Ekonomi

Hairunnisa, Jurnalis · Sabtu 25 Januari 2020 12:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 01 25 320 2158165 omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-jadi-upaya-tingkatkan-kualitas-ekonomi-NK70EiFCKh.jpg Tenaga kerja untuk pembangunan (Reuters)

JAKARTA – Pembahasan Omnibus Law telah mencapai tahap Akhir pada 24 Januari 2020. Pasalnya telah diidentifikasi sekitar 81 UU yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dalam 11 klaster.

Dalam pembahasan tersebut, turut hadir Kementrian Perekonomian Republik Indonesia (kemenko Perekonomian) bersama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR), dan Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Tercatat sejak 22 Januari 2020, RUU Cipta Lapangan Kerja sudah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 di DPR.

 Baca juga: Rumah Jauh dari Kantor, Karyawan Harus Dapat Tambahan Gaji

Menko Perekonomian dan Menkumham minggu depan akan menghadap Presiden Jokowi untuk membahas progres terbaru Omnibus Law, dan kemungkinan akan dilakukan dengan Rapat Terbatas guna pemberian paraf dari Presiden dan menteri-menteri terkait dalam draft dan naskah akademik RUU tersebut.

“Begitu sudah diparaf dan dikirim Surat Presiden (Supres) kepada DPR, kemudian akan dibahas dalam sidang paripurna, baru akan dibahas ke publik. Jadi, dijamin yang beredar (sekarang) tidak benar, karena masih ada di kami,” ungkap Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dikutip dari keterangan akun instagram resmi Kementrian Perekonomian @perekonomianri, Sabtu (25/1/2020).

 Baca juga: Gila Kerja, Pekerja Jepang Jarang Ambil Cuti Tahunan

Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono menjelaskan bahwa Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) akan tetap ada dan termasuk dalam izin berusaha. Khususnya, untuk usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Sedangkan, Sekjen Kementerian ATR Himawan Arief Sugoto menerangkan, dengan RUU Cipta Lapangan Kerja, salah satu hal penting yaitu kecepatan pengadaan lahan akan makin dipercepat, kemudian akan dibentuk bank tanah untuk menjamin ketersediaan tanah untuk penciptaan lapangan kerja baru.

 Baca juga: Kecelakaan Kerja di RI Tercatat 130.923 Kasus, Turun 26,4%

Sekjen Kemnaker Khairul Anwar mengungkapkan bahwa penghitungan pesangon untuk pekerja yang terkena PHK masih sama seperti yang sebelumnya. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memperluas dan membangun kesempatan kerja, sehingga angkatan kerja akan mudah mendapat pekerjaan.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini