JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk bisnis. Sehingga pilihan untuk bekerja sama dengan Indonesia adalah pilihan yang sangat tepat.
“Saya merasa bangga pada siang hari ini dan bertemu para pebisnis dari berbagai sektor yang berasal dari Australia dan Indonesia. Kunjungan ke Australia kali ini, bukanlah yang pertama bagi saya, namun yang pertama dalam periode saya menjadi Presiden,” ujar Presiden Jokowi pada pertemuan Indonesia-Australia Roundtable Business mengutip setkab, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Baca juga: Arab Saudi Bantu Digitalisasi Nelayan dan Petani RI
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan 5 prioritas kerja kabinet yang dipimpinnya, yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan, Penyederhanaan Peraturan, Debirokratisasi, Transformasi Ekonomi dari Ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) menuju Ekonomi berbasis Pelayanan Modern dan Manufaktur.
“Anda mungkin telah melihat pengembangan infrastruktur yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir seperti jalan tol, pelabuhan, bandara baru, pembangkit listrik, dan pengembangan infrastruktur yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% selama 5 tahun terakhir,” tambahnya.
Pengembangan infrastruktur, menurut Presiden, adalah aset jangka panjang berkelanjutan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Prioritas lainnya, menurut Presiden, adalah pengembangan SDM.
Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Gubernur Bengkulu Pamer Investasi Mulai Berdatangan
“Saya yakin kita dapat bekerja sama dengan baik dengan Australia pada sektor ini. Saya menyambut baik kerja sama Indonesia dengan Universitas Monash,” ujarnya seraya mengungkapkan keyakinan Universitas Monash akan menjadi yang pertama kampus terbuka di Indonesia.
Terkait iklim investasi, Presiden menyampaikan akan terus memperbaiki hal ini. Ia menyebutkan bahwa salah satu langkah terobosan yakni pengusulan regulasi Omnibus Law.
“Omnibus law akan akan menyederhanakan semua peraturan dan mengkondusifkan iklim investasi. Target saya penyelesaian Omnibus Law paling lambat pada semester pertama Tahun 2020,” tambahnya.
Baca juga: Pemerintah Buka Akses Data Hulu Migas untuk Dorong Investasi dan Eksplorasi
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, Presiden menyampaikan bahwa proteksionisme dapat membawa keberuntungan dalam jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka panjang kebijakan itu tidak akan membantu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
