nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengusaha Minta Disubsidi Jika Ingin Tarif Penyeberangan Tidak Naik

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 11 Februari 2020 16:59 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 02 11 320 2166849 pengusaha-minta-disubsidi-jika-ingin-tarif-penyeberangan-tidak-naik-dr9rbZpVTg.jpg Kapal (Okezone)

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) memberikan masukan kepada pemerintah agar tarif penyeberangan tidak naik terlalu tinggi. Salah satunya adalah dengan memberikan subsidi

Ketua DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, skema subsidi sangat cocok jika pemerintah tetap kekeuh tidak ingin menaikkan tarif penyeberangan. Hal tersebut juga sudah dilakukan pada transportasi darat seperti Trans Jakarta yang mana saat ini tarifnya flat sebesar Rp3.500.

 Baca juga: Alasan Pengusaha Angkutan Penyeberangan Ngotot Minta Tarif Dinaikan

"Transjakarta saja disubsidi pemerintah itu Rp3.500. Kami Jawa Bali Rp2.900. Ini kalah sama pelabuhan. Mestinya kalau pemerintah enggak mau naikin tarif ya disubsidi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Namun menurut Khoiri, Tarif dasar dari penyeberangan harus tetap naik karena sudah tidak ada penyesuaian sejak tahun 2017 lalu. Jika berdasarkan perhitungan seharusnya kenaikan itu idealnya adalah sebesar 38%.

 Baca juga: Menhub Minta Pemda Libatkan Swasta untuk Transportasi Umum

Menurutnya, kenaikan sebesar itu sudah berdasarkan perhitungan yang matang dari mulai Biya operasional hingga membayar pekerja. Jika tarif yang da saat ini bertahan terus tanpa ada penyesuaian, maka bukan tidak mungkin usaha penyeberangan ini bisa mati.

"Seharusnya kenaikannya paling tidak 38%. Ya usaha kami kan mau mati bagi kami tarif yang kecil ini sangat berharga untuk menyambung kehidupan. Kalau bicara ideal sebuah angka dibayarkan ada kemauan mau membayar dan kemampuan membayar," jelasnya.

Sementara beban dari para pengusaha ini juga semakin tinggi untuk operasionalnya. Salah satu beban yang harus ditanggung adalah untuk membayar upah karyawannya.

 Baca juga: Pengguna Angkutan Umum di Jabodetabek Masih Sedikit Dibanding Jepang dan Singapura

Setiap tahun, ada kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang disesuaikan dengan angka inflasi daerahnya masing-masing. Dengan kenaikan ini UMR, maka secara automatis, penghasilan atau gaji dari para pegawainya juga harus ada penyesuaian.

Sedangkan pendapatan yang didapat oleh para pengusaha juga dalam sekali nyebrang sangat kecil sekali. Misalnya saja rute penyeberangan Ketapang-Gilimanuk tarifnya adalah Rp6.500 per penumpang.

Dari tarif itu, tidak semuanya masuk ke dalam kantong perusahaan kapal sebab harus dipotong untuk biaya asuransi hingga pajak daerah. Sehingga yang didapatkan oleh perusahaan hanya sekitar Rp2.900 per penumpang.

Menurut Khoiri, dengan pendapatan sebesar itu tidak seimbang antara uang yang harus dikeluarkan dengan yang didapat. Apalagi, angka UMR di Jawa Timur juga terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

"UMR naik di Jatim. Sehingga kami menerima beban upah minimum regional yang mendekati 10% plus upah sektoral 14 koma sekian persen. Sekarang dengan angka segitu (Rp 2.900) upah juga saya kira mau pakai kalkulator buatan manapun akan sulit menghitung," jelasnya.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini