Kartu Prakerja, Program Prematur yang Tidak Efektif Selesaikan Masalah PHK
Dia juga mengkritisi materi dalam pelatihan online tersebut. Misalnya materi bertema "jago bicara di depan umum", "teknik lengkap menjual dengan sukses", hingga "investasi untuk pemula".
Menurutnya, konteks materi pelatihan online tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Selain itu, materi-materi yang disajikan dalam pelatihan online tersebut sebenarnya bisa didapatkan masyarakat melalui berbagai platform yang gratis.
Dia menurutkan, anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk materi online tersebut tidak bermanfaat.
Baca Juga: Apakah Kartu Pra-Kerja Tepat Sasaran?
"Dana sebanyak itu, kalau dibagi saja untuk bantuan tunai, per orang Rp1 juta, bisa untuk 5,6 juta orang," kata dia.
Kartu prakerja sendiri merupakan program andalan Presiden Jokowi sejak kampanye Pilpres 2019. Tetapi, program ini dipercepat implementasinya oleh pemerintah.
Pada 24 Maret 2020, Presiden Jokowi menyampaikan, implementasi kartu prakerja dipercepat untuk para calon penerima, karena dampak penyebaran virus corona.
Baca Juga: Apakah Semua yang di-PHK Bisa Menjadi Peserta Kartu Pra-Kerja?
"Para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya," ujar Presiden saat itu.
Pemerintah telah menetapkan anggaran kartu pra-kerja ini Rp20 triliun, di mana Rp5,6 triliun di antaranya merupakan alokasi untuk pelatihan online.
Peserta akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Yakni, dengan memilih satu atau beberapa pelatihan dari 2.000 pelatihan yang ditawarkan oleh delapan mitra tadi.
