BLT Rp600.000/Bulan, Serikat Pekerja Ungkap Data yang Tak Disangka-sangka

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 09 Agustus 2020 12:17 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 09 320 2259236 blt-rp600-000-bulan-serikat-pekerja-ungkap-data-yang-tak-disangka-sangka-VYYNGxw7ut.jpg Rupiah (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Para pekerja menyambut baik dengan adanya program subsidi yang diberikan pemerintah untuk karyawan yang penghasilannya di bawah Rp5 juta. Nantinya para karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta itu akan mendapatkan bantuan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Sabda Pranawa Djati mengatakan, wacana pemberian bantuan ini patut diberikan apresiasi. Karena dengan adanya program ini cukup membantu para pekerja secara khusus yang penghasilannya di bawah Rp5 juta.

"Tentunya kalau dari sisi programnya bagus, tujuannya bagus kita mengapresiasi," ujarnya saat dihubungi Okezone, Minggu (9/8/2020).

Baca Juga: Bansos Pekerja Rp600.000, BPJS Ketenagakerjaan Mulai Kumpulkan Rekening Peserta 

Hanya saja menurut Sabda, ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian pemerintah. Pertama adalah yang berkaitan dengan batasan gaji maksimal yang menerima bantuan ini.

"Cuma batasan gaji yang di bawah Rp5 juta itu yang kemudian kurang maksimal," ucapnya.

Menurut Sabda, tidak semuanya perusahaan mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Padahal para pekerja tersebut memiliki gaji di bawah Rp5 juta yang mana seharusnya mendapatkan bantuan.

"Ada oknum pengusaha-pengusaha nakal dari 1.000 pekerja yang dia punya, dia hanya mendaftarkan 500 (pekerja) misalkan. Artinya ada potensi pekerja-pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tapi sebenarnya dia juga gajinya di bawah 5 juta dia juga bayar pajak juga," jelasnya.

Baca Juga: Gaji ke-13 Cair Senin, Faktanya Tak Semua PNS Dapat 

Selain itu, ada beberapa kasus juga perusahaan mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji yang tidak sesuai. Padahal mungkin seharusnya pekerja tersebut harus mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa uang Rp600.000 per bulan.

"Artinya kalau hanya berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan itu ada potensi pekerja yang mendapatkan. Kedua ada juga perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan pekerjaannya tapi gajinya juga tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Tapi kalau memang itu di bawah Rp5 juta artinya asumsinya UMP plus," jelasnya.

Lalu yang ketiga yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah para pekerja yang terpaksa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi virus corona. Padahal penghasilan di perusahaan sebelumnya adalah di bawah Rp5 juta dan juga terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Namun yang membedakan, pekerja tersebut tidak lagi aktif mengiur. Karena perusahaan yang sebelumnya tempatnya bekerja tidak lagi membayarkan iuran.

"Satu lagi yang ketiga kondisi Covid sekarang perusahaan-perusahaan banyak melakukan PHK massal ada juga PHK perorangan secara sepihak. Kemudian dia langsung putusin iuran BPJS Ketenagakerjaannya. Sementara yang menjadi syarat BPJS Ketenagakerjaannya 13,8 juta itu adalah peserta aktif," jelasnya. (dni)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini