Menaker Blakblakan Alasan RI Punya UU Cipta Kerja

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 23 Oktober 2020 18:26 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 23 320 2298566 menaker-blakblakan-alasan-ri-punya-uu-cipta-kerja-G3NNlVM19r.jpg Menaker Ida Fauziyah (Foto: Kemnaker)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kembali menjelaskan alasan maksud dan tujuan dari pembuatan Undang-undang Cipta Kerja. Mengingat hingga saat ini masih ada beberapa penolakan yang terjadi pada UU sapu jagat ini.

Menurut Ida, salah satu tujuan utama dari pembentukan UU Cipta Kerja adalah untuk melakukan transformasi struktural. Dengan cara memangkas beberapa regulasi hang selama ini menjadi penghambat dari investasi.

 Baca juga: Menaker: Tak Semua Pendemo Paham Substansi UU Ciptaker

“Saya kira kita semua tahu di antara 11 klaster di UU Cipta Kerja beliau menyampaikan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja ini untuk melakukan reformasi struktural,” ujarnya dalam acara Manager Forum MNC ke-51 secara virtual, Jumat (23/10/2020).

Menurut Ida, UU cipta Kerja ini juga sebagai sarana untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Di mana Indonesia kini memiliki bonus demografi sebagian besar penduduknya berusia produktif atau kerja.

 Baca juga: UU Ciptaker, RI Bisa Keluar dari Jebakan Kelas Menengah

Sebagai gambaran, berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada 197,91 juta penduduk usia kerja. Dari angka tersebut, ada 133,56 juta yang angkatan kerja, 64,35 juta bukan angkatan kerja dan 2,24 juta angkatan kerja baru.

Dari jumlah 133,56 juta angkatan kerja ini 126,51 juta sudah bekerja sedangkan sisanya yakni 7,05 juta sebagai pengangguran. Dari mereka yang sudah bekerja, 89,96 juta pekerja penuh, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 8,14 juta setengan penganggur, sehingga jika ditotal ada sekitar 45,84 juta total angkatan kerja yang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan tapi tidak penuh.

 Baca juga: Luhut Usul ke Jokowi Buat Website Khusus UU Cipta Kerja

“UU ini dibutuhkan agar memanfaatkan bonus demografi saat ini dan kita ingin keluar dari jebakan negara berpengasilan menengah,” ucapnya.

Selain itu lanjut Ida, UU Cipta Kerja jni juga merupakan instrumen untuk meningkatkan efektifitas birokrasi. Sekaligus jugs UU ini bisa selaras dengan pemberantasan korupsi dan juga pungli yang kerap terjadi.

“UU ini instrumen untuk meningkatkan efektifitas birokrasi. UU ini juga selaras dengan pemberantasan korupsi karena dengan memangkas pada sistem elektronik maka pungutan liar dihilangkan,” kata Ida.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini