Presiden Tunjuk Airlangga Hartarto jadi Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 14 Desember 2020 08:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 14 320 2327078 presiden-tunjuk-airlangga-hartarto-jadi-ketua-harian-dewan-nasional-keuangan-inklusif-D5bZRrenEx.jpg Ketua DNKI Airlangga Hartarto. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Ketua Harian DNKI memiliki tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden selaku Ketua DNKI secara berkala setidak-tidaknya 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Baca Juga: Presiden Tunjuk Menko Airlangga Jadi Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif

”Sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusif ialah kepada semua segmen masyarakat dengan fokus masyarakat berpendapatan rendah, dan masyarakat lintas kelompok serta pelaku UMKM,” ujar Menko Airlangga, Senin (14/12/2020). 

Baca Juga: Jokowi Keluarkan Jurus Baru agar Masyarakat Makin Melek Keuangan

Kebijakan inklusi keuangan sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama selama pandemi Covid-19. Penyaluran langsung bantuan sosial tunai ke rekening bank penerima, misalnya, membuat manfaat dari realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional dapat segera dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku usaha mikro dan kecil.

Terhadap masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar, Perpres SNKI baru mewadahi sinergi kebijakan keuangan inklusif antarpemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal secara merata.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, peningkatan akses keuangan sangat penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui konsep inklusi keuangan.

Untuk mencapai target tersebut dan agar kenaikan indeks inklusi keuangan memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat, ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dengan ditetapkannya Perpres ini, Perpres Nomor 82 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini