Tailing Freeport Dipakai Bangun Infrastruktur Jalan di Merauke

Hafid Fuad, Jurnalis · Kamis 17 Desember 2020 18:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 17 320 2329656 tailing-freeport-dipakai-bangun-infrastruktur-jalan-di-merauke-4uHlWQepJW.jpg Limbah Pengelolaan Freeport Digunakan untuk Bangun Infrastruktur Jalan. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai pertama kali menggunakan tailing PT Freeport Indonesia dalam membangun infrastruktur di Papua. Sebanyak 4.000 ton tailing dari PT Freeport Indonesia dilepas sebagai material agregat infrastruktur jalan ke Merauke, Papua.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan penggunaan tailing sudah melalui hasil kajian Kementerian PUPR dan rekomendasi KLHK. Selain aman digunakan, hasil kajian juga menunjukkan kualitas tailing juga sama dengan material agregat pada umumnya.

Baca Juga: 5 Proyek yang Akan Dibangun 2021, Ada Sawah hingga Kawasan Industri

"Tailing selama ini dianggap sebagai bahan berbahaya tapi sebenarnya dapat kita manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Ini harapan yang sudah lama kita nantikan," kata Wempi, Kamis (17/12/2020).

Wamen PUPR menjelaskan, pemanfaatan tailing Freeport untuk pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan raya, bangunan dan lainnya di wilayah Papua dan Papua Barat diharapkan ke depan tidak ada lagi daerah yang terisolasi.

“Tailing ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur terutama infratstruktur jalan di Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Baca Juga: Kejagung Kawal Proyek Strategis Nasional Senilai Rp289 Triliun

Pada tahun 2021 rencananya penggunaan tailing akan ditingkatkan lagi hingga 15 ribu ton. Penggunaan tailing diyakini bisa mempercepat pembangunan di Papua karena menjadi solusi salah satu kendala pembangunan.

Selama ini pembangunan infrastruktur di pesisir selatan Papua terkendala pasokan material dari Sulawesi. Tongkang pembawa material sering terhambat cuaca ekstrim sehingga pengiriman terhambat.

John Wempi Wetipo menambahkan, tailing tersebut masuk dalam wilayah konsesi Freeport Indonesia dan tidak masuk kategori galian C. Nantinya Freeport akan menunjuk perusahaan-perusahaan yang mengambil tailing. Pihaknya akan merekomendasikan agar perusahaan yang diprioritaskan adalah perusahaan putra daerah setempat.

"Penggunaan tailing juga akan memberikan manfaat ekonomi lebih besar ke masyarakat Papua," katanya.

Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian LHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk tailing, merupakan salah satu gagasan penanganan masalah lingkungan di PT Freeport Indonesia. Melalui roadmap yang ditetapkan pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.594/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2018 juncto Keputusan Menteri LHK Nomor SK.101/Setjen/ PLA.0/I/2019 tentang Pelaksanaan Roadmap Pengelolaan Tailing PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, disusun langkah-langkah penanganan masalah lingkungan hidup.

"Termasuk di dalamnya bagaimana mengatasi tailing dengan pendekatan pemanfaatan sebagai sumber daya yang dapat digunakan sebagai material infrastruktur sipil jalan dan bangunan pada internal PTFI, pemerintah dan pemerintah daerah" kata Rosa Vivien menambahkan.

Pemanfaatan tailing tersebut, lanjut Rosa Vivien, merupakan implementasi dari keputusan Menteri LHK Nomor SK.129/Menlhk/Setjen/PLB.3/3/2020 Tentang Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada PT Freeport Indonesia. Maka tailing yang merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat digunakan oleh Kementerian PUPR sebagai bahan baku infrastruktur jalan untuk pembangunan jalan di Papua.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini