Pertumbuhan Ekonomi Minus 2,07%, Kemenkeu: Tahun Ini Tumbuh 5,0%

Rina Anggraeni, Jurnalis · Jum'at 05 Februari 2021 14:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 05 320 2357039 pertumbuhan-ekonomi-minus-2-07-kemenkeu-tahun-ini-tumbuh-5-0-Nxnqt9iifT.jpg Dampak Covid-19 pada Ekonomi. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus hingga akhir 2020. Meski demikian, tren pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut pada tahun ini.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan, beberapa indikator seperti PMI Manufaktur pada Januari 2021 kembali meningkat dari 51,3 pada Desember 2020 menjadi 52,2 pada Januari 2021. Bahkan merupakan level tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Selain itu, tingkat keyakinan masyarakat juga terus berada pada tren positif.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Minus, Kecuali Sulawesi, Maluku dan Papua

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan akan kembali tumbuh positif di level sekitar 5,0%," kata Febrio dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Kata dia, proyeksi ini menunjukan adanya tren pembalikan (rebound), searah dengan prediksi beberapa lembaga internasional, seperti: IMF 4,8%, Bank Dunia 4,4%, dan ADB 4,5%.

Namun demikian, adanya variasi angka proyeksi menunjukan faktor ketidakpastian dari perkembangan Covid19 dan proses pelaksanaan vaksinasi.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Minus 2,07%, Resesi Bisa Berkelanjutan Tahun Ini

"Ke depan, pemerintah akan tetap fokus pada langkah-langkah antisipatif dan responsif dalam menekan penyebaran pandemi Covid-19 serta mendorong keberlanjutan tren pemulihan ekonomi nasional. Selain menggenjot vaksinasi, pemerintah tetap memperkuat 3T (testing, tracing, treatment) dan mendorong kedisplinan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun) untuk mencapai herd immunity," imbuhnya.

Menurutnya, APBN 2021 terus diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi namun tetap konsolidatif dengan defisit 5,7% terhadap PDB. Program PEN terus dilanjutkan untuk memastikan penanganan COVID-19 terus berjalan secara efektif, menjaga daya beli masyarakat, serta menstimulasi pemulihan dunia usah.

Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus melakukan koordinasi secara erat untuk memastikan bahwa proses pemulihan ekonomi nasional didukung oleh kebijakan yang kondusif, terpadu dan efektif. Kebijakan fiskal baik dalam bentuk insentif fiskal dan belanja negara, kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, kebijakan makroprudensial sektor keuangan, dan kebijakan penjaminan simpanan secara terpadu diarahkan selaras dengan reformasi struktural yang terus dilakukan.

"Koordinasi dan sinergi kebijakan terpadu dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi sangat dibutuhkan untuk membantu pelaku ekonomi agar tetap dapat bertahan dan mulai melakukan ekspansi usahanya mengambil momentum pemulihan ekonomi yang sudah semakin nyata. Reformasi struktural untuk menghapus berbagai hambatan iklim usaha dan produktivitas terus dilakukan," imbuhnya.

Manfaatnya akan tercermin pada meningkatnya aktivitas ekonomi khususnya investasi yang menciptakan lapangan kerja.

“Momentum reformasi terus diperkuat dalam fase pemulihan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam aturan turunan UU Cipta Kerja yang telah dirampungkan dan segera dapat diimplementasikan,” tandasnya

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini