Beredar Kabar PNS Dapat Pensiun Rp1 Miliar, Begini Faktanya

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 04 Maret 2021 18:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 04 320 2372445 beredar-kabar-pns-dapat-pensiun-rp1-miliar-begini-faktanya-I5754KrlF3.jpeg Uang Rupiah. Foto: Ilustrasi Shutterstock

JAKARTA - Beredar kabar kalau para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia akan mendapatkan duit pensiun yang mencapai Rp1 miliar. Kabar itu tentu menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Lalu, apakah informasi itu akan benar terealisasi atau tidak? Okezone pun merangkum beberapa fakta menarik ihwal isu tersebut, Kamis (4/3/2021).

Baca Juga: Wapres Tugaskan Menteri Tjahjo Cari Talenta Terbaik Lewat CPNS

1. MenPANRB yang Munculkan Isu PNS Pensiun Dapat Rp1 Miliar

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo berdiskusi dengan PT Taspen terkait tunjangan pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN). Tjahjo mengaku sempat bertanya kemungkinan ASN mendapatkan tunjangan pensiun sebesar Rp1 miliar. Menurutnya kemungkinan untuk mendapatkan tunjangan pensiun sebesar Rp1 miliar itu ada.

“Kami dengan Taspen juga sudah diskusi. Bagaimana kalau pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan taspennya mencapai Rp1 miliar misalnya. Ya dihitung-hitung bisa kalau sejak awal bisa kita pertimbangkan dengan baik,” katanya dalam acara Penandatanganan Komitmen Pembangunan Mal Pelayanan Publik, Selasa (2/3/2021).

Baca Juga: Kriteria CPNS 2021 versi Wapres Ma'ruf Amin

2. PNS Pensiun Dapat Rp1 Miliar, Kemenkeu: Tidak Ada!

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, tunjangan tunjangan pensiun PNS tidak ada yang berubah. Masih dalam kebijakan yang lama.

"Tidak ada hal itu. Saat ini kebijakan pensiun tidak ada perubahan," ujar Askolani saat dihubungi MNC Portal Indonesia, di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

3. Begini Rencana Skema Perubahan Pensiun PNS

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa sistem pensiun PNS akan diubah menjadi Fully Funded. Dimana dalam besaran iuran tergantung persentase dari pendapatan atau take home pay.

“Fully Funded itu, PNS akan membayar iuran sebesar presentasi dari take home pay bukan dari gajinya. Sehingga uang pensiunnya akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem Pay As You Go,” ungkapnya.

4. Skema Fully Funded Masih Disusun Payung Hukumnya

Dia mengatakan sistem Fully Funded ini sedang disusun payung hukumnya berupa peraturan pemerintah (PP). Dia berharap dalam waktu dekat bisa diterbitkan PPnya. Pasalnya penyusunan PPnya sudah dilakukan sejak lama.

“Masih ada hitungan yang harus dianalisa dengan lebih akurat lagi supaya tidak membebani keuangan negara. Dan itu dilakukan dengan ketat oleh teman-teman dari Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini