Jurus Ma'ruf Amin Perkuat Ekonomi Syariah dengan Kawasan Industri Halal
JAKARTA - Pemerintah tengah serius untuk mendorong agar industri ekonomi dan keuangan syariah dalam negeri bisa berbicara di kancah internasional. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen kuat untuk membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
Salah satu buktinya adalah dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Melalui Perpres tersebut Indonesia memasuki babak baru dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Baca juga: Erick Thohir: Sistem Bagi Hasil dalam Keuangan Syariah Agak Mahal
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dengan adanya Perpres ini memberikan landasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan pada empat bidang. Pertama adalah pengembangan industri produk halal.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang lebih besar dan sistematis dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya dalam acar Webinar, Rabu (10/3/2021).
Baca juga: Bos OJK: Bank Syariah Indonesia, Bayi Baru Lahir dan Siap Jadi Raksasa Besar
Salah satu langkah untuk membangun produk hahal adalah dengan Membangun kawasan industri produk halal. Menurut Ma'ruf, pembentukan kawasan-kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri yang sudah ada merupakan salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan.
"Dengan pembentukan kawasan industri halal, seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service," jelasnya.
Baca juga: Wapres Ungkap Penduduk Muslim Jadi Kekuatan Bisnis Properti Syariah
Ma'ruf sendiri menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menetapkan 2 Kawasan Industri Halal (KIH). Pertama adalahSAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP) di Sidoarjo, Jawa Timur dan Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten.
