UU Cipta Kerja, Kemudahan Perizinan Berusaha di Perdagangan Diperbaiki

Ferdi Rantung, Jurnalis · Kamis 01 April 2021 08:53 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 01 320 2387588 uu-cipta-kerja-kemudahan-perizinan-berusaha-di-perdagangan-diperbaiki-LWkWT0npTx.jpeg Kemendag Permudah Izin Perdagangan dalam UU Cipta Kerja. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Perdagangan menyusun dua aturan turunan dalam implementasi UU Cipta Kerja. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, dua aturan itu berfokus pada kemudahan perizinan dan perbaikan sistem pelayanan.

“Sejauh ini Kemendag sudah menyelesaikan 2 Peraturan Pemerintah sesuai amanat UU Cipta Kerja. Inti tujuan dua aturan tersebut adalah kemudahan perizinan berusaha di bidang Perdagangan. Kami perbaiki juga sistemnya. Ke depannya pengurusan izin akan serba online dan terintegrasi jadi akan memudahkan pengusaha dan investor,” kata Jerry di Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Baca Juga: PR Jokowi ke Luhut, Bentuk Satgas Omnibus Law Cipta Kerja

Kemudahan perizinan dan sistem yang terintegrasi serta online ini merupakan manifestasi dari visi Presiden untuk melakukan transformasi ekonomi yang sesuai dengan Industri 4.0. Wamendag memastikan kementeriannya akan terus meningkatkan kapasitas internal agar pelaksanaan UU Cipta Kerja bisa sesuai dengan arah yang diharapkan oleh Presiden.

UU Cipta Kerja sendiri mulai berlaku pada 2 November 2020. UU tersebut mengamanatkan agar peraturan pelaksanaannya ditetapkan 3 bulan sejak peraturan tersebut diundangkan.

Dua aturan yang sudah disusun oleh Kementerian Perdagangan adalah 2 Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yakni PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP RBA”) dan PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (“PP Perdagangan”).

Baca Juga: Ada UU Ciptaker, Bangun Pembangkit Listrik Tak Dipersulit

Rapat koordinasi para wamen kali ini diinisiasi oleh Wamenkumham Prof Eddy OS Hiariej. Ke-12 Wamen itu bertemu untuk bersinergi dan berkomunikasi mengenai peraturan turunan UU Cipta Kerja. Tujuannya agar aturan yang disusun oleh Kementerian dan Lembaga harmonis dan tidak tumpang tindih.

“Sesuai dengan semangat UU Cipta kerja yang merupakan omnibus Law!” ujarnya.

UU Cipta Kerja ternyata mendapat sambutan yang cukup baik dari mitra-mitra ekonomi, perdagangan dan investasi Indonesia. Menurut Jerry, sambutan baik itu sering diberikan ketika ia bertemu dengan perwakilan negara mitra. Karena itu ia optimis bahwa UU Cipta Kerja ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi dan kemudahan berusaha.

“Tinggal bagaimana kami di kementerian dan lembaga menerjemahkan UU Ciptaker ini dalam aturan turunan yang juga harmonis dan implementatif. Karena itu kami akan terus meningkatkan komunikasi antar lembaga melalui berbagai mekanisme,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini