UMKM Diberi Opsi Vaksin Gratis atau Berbayar

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Rabu 19 Mei 2021 18:55 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 19 320 2412532 umkm-diberi-opsi-vaksin-gratis-atau-berbayar-fmSBzPFsbr.jpg Vaksinasi UMKM. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diberi opsi memilih mengikuti vaksinasi gotong royong atau vaksinasi pemerintah. Namun, disarankan agar UMKM mengikuti vaksinasi pemerintah yang difasilitasi secara gratis.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah tidak melakukan pemaksaan agar UMKM terlibat dalam vaksinasi mandiri. Di mana, program ini diwajibkan kepada perusahaan atau pelaku usaha berbadan hukum Indonesia untuk membeli vaksin yang disediakan oleh Holding BUMN Farmasi.

Baca Juga: Vaksin Gotong Royong, Erick Thohir: Jangan Dilihat Seakan-akan Pemerintah Cari Untung

"Pelaku UMKM memiliki dua opsi, apakah dia ingin ikut berkontribusi, tetapi kita juga membuka para UMKM ikut program vaksinasi pemerintah yang gratis," ujar Erick, Rabu (19/5/2021).

Untuk masyarakat umum, kata dia, berhak mendapatkan vaksin secara gratis. Meski begitu, keterbatasan jumlah vaksin Covid-19 membuat pemerintah mengambil langkah prioritas bagi penerima vaksin.

Misalnya vaksinasi untuk dokter, perawat, serta mereka yang berada di garda terdepan penanggulangan pandemi.

Baca Juga: Jokowi Akui Suplai Vaksin Gotong Royong Masih Bermasalah

"Inisiasi daripada vaksin gotong royong sendiri dari Kadin Indonesia, para pengusaha nasional yang peduli akan bangsanya dan mereka ingin berpartisipasi memberikan kontribusi lebih kepada negara dengan memberikan vaksinasi melalui biaya mandiri perusahaan masing-masing kepada karyawannya secara gratis," katanya.

Mantan Bos Inter Milan itu juga mengingatkan agar para pengusaha tidak boleh memotong gaji karyawan.

Senada, Ketua Kadin, Rosan Roeslani menegaskan, vaksinasi gotong royong memiliki filosofi yang dimaknai sebagai vaksin gratis. Karena itu, vaksinasi ini tidak boleh memberatkan pekerja.

"Jadi perusahaan membeli dan diberikan gratis tanpa komersialisasi itu permintaan pemerintah yang kita sanggupi. Jadi tidak boleh pengusaha potong gaji atau THR buat bayar vaksinasi dan saya pastikan itu berjalan dengan baik," kata Rosan.

Dia menjelaskan, program vaksinasi gotong royong bersifat opsional dan tidak memiliki unsur paksaan. Karena itu, semua perusahaan bebas untuk memilih mengikuti program ini atau tidak.

"Ini nggak ada paksaan, kalau mau ikut yang gratis silahkan, ingin ikut meringankan beban pemerintah juga silahkan. Karena kan vaksin ini bukan hanya sekali, mungkin setiap tahun bisa vaksin, selama dunia usaha punya kemampuan masa sih kita membebankan ke semua pemerintah," tutur dia.

Saat ini tercatat hingga tahap ketiga ada 22.736 perusahaan yang sudah mendaftarkan diri dalam vaksinasi berbayar yang diinisiasi Kadin. Dari jumlah tersebut, 7.000 diantaranya adakah UMKM.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini